Pemerintah DIY Belum Jadikan Wisata Halal Prioritas

Harianjogja.com, JOGJA- Rencana sertifikasi atraksi wisata halal di wilayah DIY urung dikerjakan tahun ini. Salah satu alasannya, wisata halal belum menjadi prioritas target wisatawan yang datang ke DIY.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Rose Sutikno mengatakan rencana sertifikasi unit-unit usaha wisata yang menawarkan wisata halal di DIY belum bisa dilakukan tahun ini. Selain tidak adanya anggaran, sebagian besar unit usaha wisata di DIY sudah menerapkan konsep wisata halal.

Alasan lainnya, DIY Masih menjunjung nilai-nilai toleransi yang tinggi sehingga tidak ingin terjebak dalam permasalahan destinasi wisata halal dan tidak halal. Sebagai gantinya, Rose menyebutkan, jika konsep wisata halal yang diambil dan diterapkan di DIY untuk saat ini adalah moslem family. Kondisi tersebut berbeda dengan yang sudah diterapkan baik di Aceh maupun NTB.

"Wisata halal memang masih menjadi program kami, cuma belum jadi prioritas. Makanya rencana sertifikasi unit usaha wisata halal tahun ini tidak bisa kami lalukan," katanya kepada Harianjogja.com, Senin (4/11/2019).

Sebagai gantinya, lanjut Rose, konsep wisata halal yang diterapkan saat ini berbentuk kawasan, moslem family. Kawasan-kawasan wisata ini berada semisal di Mlangi (Sleman), Krapyak (Bantul), dan Kotagede (Jogja). "Itu jelas. Kalau di Malioboro tidak mungkin, karena di Jogja budayanya plural. Hanya kawasan tertentu saja," katanya.

Saat ini, lanjutnya, hanya ada beberapa usaha pariwisata seperti hotel, restoran, kuliner dan beberapa usaha lainnya yang menawarkan wisata halal. Jumlahnya masih sedikit, hanya sekitar tujuh bidang usaha. Ketujuh unit usaha ini menerapkan konsep syariah seperti membedakan toilet antara laki-laki dan perempuan, memiliki musala, tempat wudhu laki-laki dan perempuan berbeda.

"Konsep seperti itu sebenarnya sudah bisa disebut halal. Saat menginap di hotel, kalau bukan pasangannya tidak boleh. Panti pijat halal. Itu bisa dilakukan. Misalnya, yang mijat perempuan yang melayani perempuan. Begitu juga yang laki-laki," katanya.

Menurutnya, tidak terlalu sulit menyediakan wisata halal. Bahkan sudah banyak yang menerapkan. Hanya saja, belum ada label halal. "Padahal wisatawan timur tengah membutuhkan label halal itu. Nah bagaimana menciptakan wisata halal ini sesegera mungkin untuk menangkap peluang," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata menekankan konsep wisata halal bukan ditujukan untuk membangun kawasan halal di suatu wilayah atau wisata syariah yang berpotensi menimbulkan ekslusivisme. Wisata halal merupakan wisata inklusif , berbaur dengan fasilitas dan wisatawan lain. Bukan justru melokalisasi diri di kawasan tertentu.

Wisata halal lebih menekankan pada tersedianya fasilitas yang bisa memudahkan umat muslim menjalankan ibadat dan keyakinannya. misalnya tempat ibadah dan makanan halal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News