Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Sumber Pembiayaan Perlu Ditata Ulang

Harianjogja.com, JOGJA- Sejumlah persoalan perlu dibenahi kaitan untuk keberlangsungan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembenahan tidak hanya perlu dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga perilaku masyarakat.

Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Bagian Kesehatan Masyarakat UGM, Laksono Tisnantoro, dalam Seminar Nasional BPJS Kesehatan yang Semakin Berkualitas, di Hotel H-Boutique, Jogja, Selasa (19/11/2019).

Ia di antaranya menyoroti perilaku masyarakat yang masih menganggap persoalan kesehatan bukan prioritas sehingga banyak menunggak pembayaran premi BPJS Kesehatan. Selain itu, saat iuran dinaikkan, maka terasa berat. "Padahal untuk kuliner dan kopi, [warga] mau ngeluarin uang banyak," ujar Laksono.

Ia juga menyoroti fasilitas BPJS Kesehatan yang dinilai timpang antara penduduk Jawa dan luar Jawa. Ia melihat, BPJS Kesehatan pada sejumlah daerah di Jawa termasuk DIY dan Jateng selalu terjadi defisit besar.

Pada saat yang sama, banyak di daerah luar Jawa, seperti NTT, BPJS Kesehatan masih sisa. "Belum memperhitungkan klaim antar daerah," katanya.

Ketimpangan ini bisa terjadi menurutnya karena fasilitas kesehatan dan SDM di luar Jawa tidak selengkap di Jawa sehingga BPJS Kesehatan tidak terserap maksimal. Ironisnya, sisa BPJS Kesehatan di daerah di luar Jawa itu malah dipakai menutupi defisit di daerah yang lebih lengkap fasilitas dan SDM-nya.

Menurutnya, sektor kesehatan Indonesia perlu lepas dari jebakan yang membelenggu, yakni bertumpu pada APBN yang lemah dan tidak stabil. "Sumber pembiayaan kesehatan perlu ditata ulang agar lebih sustain," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.