Omzet Turun hingga 50%, Pengusaha di Malioboro Keluhkan Penutupan Jalan pada Selasa Wage

Pengunjung Malioboro berfoto di tengah jalan saat uji coba bebas kendaraan bermotor, Selasa (18/6/2019). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
21 November 2019 13:37 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Kebijakan penutupan lalu lintas di sepanjang jalan Malioboro dan Ahmad Yani pada setiap Selasa Wage, ditambah uji coba pada Selasa Pon, (19/11/2019) lalu mendapat keluhan dari para pengusaha Malioboro yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY).

Mereka beralasan, kebijakan penutupan jalan Malioboro dan Ahmad Yani pada setiap Selasa Wage ditambah Selasa Pon semakin memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha.

"Tidak adanya area parkir yang representatif membuat mobil atau kendaraan pribadi yang sedianya masuk ke kawasan Malioboro justru harus berbalik arah," tutur Ketua PPMAY Sadana Muyono melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Rabu (20/11/2019) malam.

Menurut Sadana, PPMAY yang memiliki anggota sekitar 220 toko/tempat usaha di Malioboro mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50%. Kondisi tersebut sangat membebani para pengusaha karena biaya operasional toko juga tinggi. Tidak hanya toko, kata Sadana, kebijakan menutup jalan Malioboro juga berdampak pada bisnis hotel di Malioboro.

"Dengan ditutupnya jalan Malioboro, kondisi toko-toko menjadi sepi. Hotel di kawasan ini juga banyak tamu yang mengeluh tidak mendapatkan tamu. Tamu juga kesulitan mengakses hotel. Sebenarnya kami sudah sering menyampaikan masalah ini," katanya.

Menurut PPMAY, tujuan Pemkot untuk menggairahkan wisata pedestarian di kawasan Malioboro tidak harus dilakukan dengan menutup lalu lintas kendaraan pribadi, dan hanya memperbolehkan Trans Jogja melintas. "Bagaimana bisa Malioboro menjadi tujuan wisata tetapi akses ditutup?, Kalau harus menggunakan Trans Jogja, unit dan rutenya juga terbatas," katanya.

PPMAY menilai akses pedestarian wisatawan sudah terkaver di area pedestrian bekas jalur lambat becak dan area pejalan kaki di lorong toko. Kondisi tersebut, kata Sadana, sudah layak untuk akses jalan kaki untuk para wisatawan. "Selama belum ada akses parkir kami berharap jalan jangan ditutup. Siapkan dulu infrastrukturnya," tegasnya.

Sekretaris PPMAY Yulianto mengatakan saat diberlakukan penutupan jalan Malioboro penguni/warga yang bermukim di Malioboro juga susah untuk keluar masuk rumah. "Padahal banyak warga lanjut usia. Di saat jumlah kendaraan tumbuh pesat, kapasitas jalan relatif tetap, justru malah ditutup. Akhirnya yang dijumpai lalu lintas jalan sekitarnya macet, atau semrawut," ungkapnya.

Yulianto mengatakan, dampak lain dari kebijakan tersebut adalah beralihnya jenis usaha yang dilakukan pelaku usaha. Misalnya dari sepatu ke toko oleh-oleh. Meski begitu kondisi tersebut tidak mampu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. "Seharusnya, pemerintah kota maupun provinsi, lebih sering diskusi minta masukan dari kami selaku warga yang tinggal di Malioboro dan sebagai pelaku ekonomi di Malioboro," katanya.