DPRD Gunungkidul Apresiasi Penyelenggaraan Pilkades
Persiapan penghitungan suara pilkades di kantor pemerintah desa Patuk, Kecamatan Patuk pada Sabtu (23/11/2019). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyati, mengapresiasi penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019 di Gunungkidul yang berlangsung Sabtu (23/11). Selain berjalan aman dan lancar, partisipasi masyarakat dalam pemilihan juga menjadi penentu kesuksesan dalam penyelenggaraan. "Semua berjalan dengan baik dan tidak ada masalah dalam penyelenggaraan," kata Ery kepada Harian Jogja, Minggu (24/11/2019).
Menurut dia, antusiasme warga untuk memilih sangat baik. Ia mencontohkan penyelenggaraan pilkades di Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan, partisipasi tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa dan anak muda. Para pemilih yang masuk kategori lansia juga tidak ingin ketinggalan untuk menggunakan hak suaranya. "Antusiasme warga sangat baik. Saya lihat sendiri bagaimana kakek-kakek yang berjalan menggunakan tongkat tetap bersemnagat datang ke TPS untuk memilih," ujarnya.
Menurut Ery, meski pilkades berjalan dengan lancar, di dalam penyelenggaraan ada beberapa cacatan yang bisa dijadikan evaluasi untuk penyelenggaraan yang lebih baik lagi. "Dewan juga siap menerima evaluasi terkait dengan produk hukum yang dihasilkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan. Apabila ada masukan dan saran terkait dengan penyempurnaan maka kami siap membahasnya," kata politikus Partai Golkar ini.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan sejak awal anggota Dewan berkomitmen dalam upaya menyukseskan Pilkades Serentak 2019. Selain melakukan pengawasan melalui Komisi A, saat pencoblosan anggota Dewan juga menggelar pemantauan penyelenggaraan pilkades di daerah pemilihan masing-masing. "Saya bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah [Forkompimpa] juga memantau di lapangan untuk melihat kesiapan sebelum pencoblosan," katanya.
BACA JUGA :
Ditambahkan Endah, untuk ketugasan anggota Dewan dalam pencoblosan dilengkapi dengan surat penugasan. "Jadi ada dasar aturannya anggota memantau. Apalagi ini juga sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi untuk memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata dia.
