Upah Murah Tak Menjadi Daya Tarik Investasi di DIY

Ilustrasi investasi. - JIBI/Bisnis Indonesia
13 Desember 2019 06:47 WIB Herlambang Jati Kusumo Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Rendahnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) di DIY ternyata tak menjadi faktor pendorong investor asing untuk masuk. DIY dinilai memiliki comparative advantage atau keunggulan komparatif tersendiri.

“Saya rasa bukan karena UMK yang rendah sehingga investor asing masuk,  tetapi DIY memiliki comparative advantage. Nilai budaya, kreativitas seniman, perkembangan UMKM dan kedatangan wisatawan justru menjadi daya tarik, bukan karena UMK atau UMP yang rendah,” kata Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, Arief Hidayat, saat ditemui Harian Jogja, Kamis (12/12/2019).

Meski begitu, Arief mengatakan untuk sejumlah sektor tertentu perusahaan terutama penanaman modal dalam negeri (PMDN) mempertimbangkan upah yang rendah di Jogja untuk masuk. Meski demikian, menurut Arief, jumlahnya tidak banyak. Perusahaan yang masuk, menurut Arief, lebih banyak mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Jogja.

Pada 2019 realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di DIY mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dalam waktu dekat juga belum ada investor atau perusahaan asing yang berencana masuk DIY. “Untuk PMA sudah enggak ada kawasan yang bisa dikembangkan. Akhirnya realisasi hanya untuk bahan baku, bayar karyawan, hanya seperti itu, sehingga realisasi cenderung turun,” ujarnya.

Menurut Arief, saat ini pemerintah daerah harus menciptakan pusat pertumbuhan investasi yang baru. Dia mencontohkan Kabupaten Gunungkidul dan Bantul yang belum terpetakan, padahal di dua kawasan itu bisa dikembangkan untuk menarik investor. Menurutnya, DIY dengan luas yang tidak besar memiliki peminat investor yang banyak, namun sayangnya belum tertata baik. Sejumlah kawasan menurutnya bisa dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Dengan KEK, percepatan pembangunan dan insentif cukup banyak.

Arief menyatakan jajarannya mendukung pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang akan membuka luas peluang investasi di DIY. Menerjemahkan hal tersebut, Arief mengatakan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama masalah ketimpangan antarwilayah yang harus diselesaikan. Kedua, penyesuaian kemajuan dengan era Revolusi Industri 4.0.

Untuk saat ini, hal yang perlu dilakukan yakni menganalisis atau identifikasi potensi di DIY dan permasalahan yang dihadapi. Arief mengungkapkan DIY memiliki potensi yang besar untuk pengembangan jasa dan sesuatu yang berbasis pengetahuan.

DPPM DIY memiliki beberapa strategi pengambilan kebijakan. Pertama, defining area yakni menentukan fokus dan lokus pengembangan sesuai dengan karakteristik wilayah, kondisi demografis dan potensi SDM.

Kedua, find differentiator atau menentukan apa yang menjadi keunggulan masing-masing wilayah. “Ketiga yaitu kolaborasi. Hal ini penting karena  penanaman modal merupakan urusan multisektor dan bukan hanya tanggung jawab DPPM DIY. Oleh karena itu, strategi untuk mendorong kolaborasi seluruh stakeholder menjadi hal yang mutlak dilakukan,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan perlu adanya menyederhanakan regulasi sehingga semakin ringkas serta mapping database sehingga calon investor yang akan masuk memiliki gambaran.

Menurutnya, salah satu yang potensial menarik investasi masuk ke DIY yakni keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo. Sejumlah perusahaan, menurut Arief, mulai melirik ke kawasan YIA untuk berinvestasi. “Beberapa investor masih mempertimbangkan pemindahan seluruh penerbangan dan aksesbilitas,” katanya. (Herlambang Jati Kusumo).