Terapkan Zonasi, PKBM Akan Difasilitasi untuk Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar menyampaikan materi dalam Seminar Mewujudkan SDM Unggul Melalui PAUD dan Dikmas di BP PAUD Dikmas DIY, Sorowajan Baru, Yogyakarta, Senin (16/12/2019). - Harian Jogja/Sunartono.
16 Desember 2019 16:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Dikmas Kemendikbud menerapkan sistem zonasi bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk membantu mencari warga belajar. PKBM akan difasilitasi untuk bisa melakukan jemput bola terutama anak yang putus sekolah.

Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar menjelaskan melalui berbagai Balai PAUD dan Dikmas di seluruh Indonesia pihaknya siap mensukseskan program Merdeka Belajar. Menurutnya program ini justru sejak lama telah diterapkan di Dikmas melalui sistem among, di mana siswa diberikan kebebasan untuk belajar kemudian posisi guru mendampingi dan mengarahkan. Ia menegaskan Merdeka Belajar bukan produk asing melainkan justru berasal dari dalam negeri yang berasal dari ajaran Ki Hajar Dewantara.

“Merdeka Belajar ini luar biasa, kalau yang terbiasa di persekolahan mungkin agak kaget, tetapi di pendidikan nonformal sudah menerapkan sejak dulu, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan pendidik dengan konsep yang tidak terbatas oleh dinding kelas,” ungkapnya dalam seminar Mewujudkan SDM Unggul Melalui PAUD dan Dikmas di BP PAUD Dikmas DIY, Sorowajan Baru, Jogja, Senin (16/12/2019).

Dalam mendukung program Merdeka Belajar, lanjutnya, ke depan BP PAUD Dikmas, akan membantu setiap satuan pendidikan untuk mencapai tujuan atau sesuai visi misinya dengan prinsip memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga. Salah satunya memberikan perhatian kepada anak yang putus sekolah pada satuan pendidikan tertentu, peran PKBM akan diperkuat untuk bisa menyasar siswa putus sekolah. Bahkan saat ini sudah direncanakan melalui sistem zonasi PKBM, dimana setiap PKBM pada kecamatan tertentu harus mengkaver wilayah kecamatan lain yang belum ada PKBM.

Haris menyatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan seluruh forum PKBM di Indonesia untuk melakukan indetifikasi terhadap wilayah yang terjadi kekosongan PKBM. “Yang drop out jadi sasaran PKBM supaya mereka tidak dibina orang lain, yang membina PKBM LKP SKB, dalam satu zonasi banyak blankspot, ada PKBM yang sudah ada di zonasi itu, ada yang dua [PKBM] sampai lebih pada satu wilayah, ada yang tidak ada sama sekali, kami akan menutupnya,” jelasnya.

Kemendibud siap memfasilitasi PKBM agar menerapkan sistem zonasi ini melalui upaya jemput bola dari PKBM dalam mencari warga belajar. Ia mengakui selama ini anak putus sekolah masih dibiarkan bekerja begitu saja tanpa mendapatkan pendidikan.

“Sehingga siswa yang DO di sekolah zonasi tersebut langsung ditangkap oleh PKBM, kalau sekarang kan dibiarkan begitu saja mereka [anak putus sekolah] lalu terjun ke dunia kerja atau ke mana, tetapi tidak ada usaha dari [pendidikan] nonformal untuk merayu membujuk anak kembali ke sekolah, kami dorong PKBM ini lebih aktif, kami akan fasilitasi,” katanya.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas DIY Eko Sumardi mengatakan kegiatan itu untuk memberikan pengetahuan bagi tenaga pendidik PAUD dan Dikmas dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Pertemuan itu diikuti dari berbagai perwakilan tenaga pendidik dan pemerhati PAUD dan Dikmas dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pertemuan itu juga dilakukan peresmian gedung baru di kantornya sebagai salah satu fasilitas pengembangan PAUD dan Dikmas di DIY.

“Harapannya para tenaga pendidik, pemerhati ini siap dalam merespons revolusi industri. Narasumber kami hadirkan juga dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.