Advertisement
Politikus Diingatkan Jangan Pakai Isu SARA di Pilkada DIY
Ilustrasi Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kampanye menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa memperparah praktik intoleransi. Pilkada di DIY tahun ini diingatkan untuk tidak menggunakan isu SARA.
Direktur Pascasarjana Universtias Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogja, Profesor Noorhaidi Hasan mengatakan isu SARA potensial digunakan oleh calon pimpinan kepala daerah. Padahal kata dia, dampak penggunaan isu SARA bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Advertisement
Ia mencontohkan kampanye politik berbau isu SARA dalam Pilkada Jakarta maupun Pilpres 2019 yang berujung tindakan intoleransi terhadap warga yang berbeda pilihan politik.
"Ini yang harus ditangani oleh semua pihak bagaimana mengatur keberagaman [SARA dan pandangan politik] yang ada," kata dia, Jumat (3/1/2020) di UII Jalan Cik Di Tiro, Jogja saat peluncuran Laporan Tahunan Islam Indonesia 2020.
Menurutnya pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin mencegah praktik-praktik intoleransi di Tanah Air. Upaya yang bisa dilakukan ialah memberikan edukasi dan menyadarkan masyarakat Indonesia, tidak dibenarkan memperlakukan orang secara berbeda karena alasan suku, agama, dan warna kulit.
"Prinsip kewarganegaraan yang berasaskan Pancasila harus terus menerus ditanamkan," katanya.
Di sisi lain terkait dengan kesadaran masyarakat yang plural juga harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mendorong atau memberikan penghargaan terhadap kelompok minoritas.
Pemerintah bisa berperan dalam memperbaiki perundangan-undangan seperti UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 2006 yang mengatur izin pendirian rumah ibadah.
"Regulasi-regulasi itu perlu dibicarakan ulang saya kira, supaya semua komunitas keagamaan punya peluang yang sama," katanya.
Noorhaidi Hasan juga menyebut kejadian intoleransi di DIY selama ini tidak terlepas dari dinamika politik lokal, nasional, maupun global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
DPRD DIY Dorong Regulasi Khusus Provinsi Layak Anak
Wabup Sleman Ajak Orang Tua Dampingi Penerima Beasiswa Sleman
Jalur Trans Jogja ke Malioboro dan Lokasi Wisata Lain, 19 September 2025
Advertisement
Dana MBG Pemkab Bantul Sekarang Dialihkan ke Sektor Ini
Bawaslu Kulonprogo Nilai Perlu Ada Tambahan Pengawas Kalurahan
Bantul Harus Puas Jadi Runner Up di Porda XVII DIY 2025
23 Sekolah di Gunungkidul Diperbaiki dengan Anggaran MBG
Jadwal KRL Jogja-Solo, dari Stasiun Tugu Hingga Palur Hari Ini
Advertisement
Anggaran MBG dari APBD Kulonprogo Dialihkan untuk Sektor Lain
Hari Ini, Sedayu dan Kota Jogja Kena Giliran Mati Listrik
Dispar Gunungkidul Kejar Target PAD yang Dibebankan Tahun Ini
PSIM Jogja Resmikan 30 Pemain EPA U-16, Utamakan Talenta Lokal DIY
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jogja dan Sekitarnya Hujan
Advertisement
Pencuri Laptop di Sedayu, Bantul Ditangkap Polisi
Berita Pilihan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Wali Kota Jogja Sambut Baik Kemudahan Kredit di Kopdes Merah Putih
- Kopdes Kembang Kulonprogo Sudah Beroperasi, Benih Padi Laku 4 Ton
- Kuasa Hukum Ungkap Kerumitan Jual Beli Tanah dalam Kasus Mbah Tupon
- Perubahan Taktik Ansyari Lubis Bawa PSS Sleman Comeback Atas Persiba
- Kopdes Merah Putih Terkendala Modal dan Keanggotaan
Advertisement
Advertisement
