Politikus Diingatkan Jangan Pakai Isu SARA di Pilkada DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Kampanye menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa memperparah praktik intoleransi. Pilkada di DIY tahun ini diingatkan untuk tidak menggunakan isu SARA.

Direktur Pascasarjana Universtias Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogja, Profesor Noorhaidi Hasan mengatakan isu SARA potensial digunakan oleh calon pimpinan kepala daerah. Padahal kata dia, dampak penggunaan isu SARA bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Ia mencontohkan kampanye politik berbau isu SARA dalam Pilkada Jakarta maupun Pilpres 2019 yang berujung tindakan intoleransi terhadap warga yang berbeda pilihan politik.

"Ini yang harus ditangani oleh semua pihak bagaimana mengatur keberagaman [SARA dan pandangan politik] yang ada," kata dia, Jumat (3/1/2020) di UII Jalan Cik Di Tiro, Jogja saat peluncuran Laporan Tahunan Islam Indonesia 2020.

Menurutnya pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin mencegah praktik-praktik intoleransi di Tanah Air. Upaya yang bisa dilakukan ialah memberikan edukasi dan menyadarkan masyarakat Indonesia, tidak dibenarkan memperlakukan orang secara berbeda karena alasan suku, agama, dan warna kulit.

"Prinsip kewarganegaraan yang berasaskan Pancasila harus terus menerus ditanamkan," katanya.

Di sisi lain terkait dengan kesadaran masyarakat yang plural juga harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mendorong atau memberikan penghargaan terhadap kelompok minoritas.

Pemerintah bisa berperan dalam memperbaiki perundangan-undangan seperti UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 2006 yang mengatur izin pendirian rumah ibadah.

"Regulasi-regulasi itu perlu dibicarakan ulang saya kira, supaya semua komunitas keagamaan punya peluang yang sama," katanya.

Noorhaidi Hasan juga menyebut kejadian intoleransi di DIY selama ini tidak terlepas dari dinamika politik lokal, nasional, maupun global.