Advertisement
Politikus Diingatkan Jangan Pakai Isu SARA di Pilkada DIY
Ilustrasi Pilkada
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kampanye menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa memperparah praktik intoleransi. Pilkada di DIY tahun ini diingatkan untuk tidak menggunakan isu SARA.
Direktur Pascasarjana Universtias Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogja, Profesor Noorhaidi Hasan mengatakan isu SARA potensial digunakan oleh calon pimpinan kepala daerah. Padahal kata dia, dampak penggunaan isu SARA bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Advertisement
Ia mencontohkan kampanye politik berbau isu SARA dalam Pilkada Jakarta maupun Pilpres 2019 yang berujung tindakan intoleransi terhadap warga yang berbeda pilihan politik.
"Ini yang harus ditangani oleh semua pihak bagaimana mengatur keberagaman [SARA dan pandangan politik] yang ada," kata dia, Jumat (3/1/2020) di UII Jalan Cik Di Tiro, Jogja saat peluncuran Laporan Tahunan Islam Indonesia 2020.
Menurutnya pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin mencegah praktik-praktik intoleransi di Tanah Air. Upaya yang bisa dilakukan ialah memberikan edukasi dan menyadarkan masyarakat Indonesia, tidak dibenarkan memperlakukan orang secara berbeda karena alasan suku, agama, dan warna kulit.
"Prinsip kewarganegaraan yang berasaskan Pancasila harus terus menerus ditanamkan," katanya.
Di sisi lain terkait dengan kesadaran masyarakat yang plural juga harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mendorong atau memberikan penghargaan terhadap kelompok minoritas.
Pemerintah bisa berperan dalam memperbaiki perundangan-undangan seperti UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 2006 yang mengatur izin pendirian rumah ibadah.
"Regulasi-regulasi itu perlu dibicarakan ulang saya kira, supaya semua komunitas keagamaan punya peluang yang sama," katanya.
Noorhaidi Hasan juga menyebut kejadian intoleransi di DIY selama ini tidak terlepas dari dinamika politik lokal, nasional, maupun global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Program Taman Budaya Yogyakarta, Ribuan Anak Daftar Art for Children
Festival Karawitan Anak Jadi Upaya Pemkab Bantul Melestarikan Budaya Jawa
Kemantren Kraton di Jogja Dorong Inovasi Budi Daya Maggot untuk Atasi Sampah
Penipuan Identitas Kependudukan Digital Banyak Terjadi di Jogja, Ini yang Dilakukan Pemkot
Advertisement
JAMBORE PSKS 2025, 400 Pilar Sosial Berkumpul di Guwosari
Mafia Tanah Kas Desa, Penanggung Jawab Tambang Tanah Uruk Tol Jogja-Solo Dituntut 5 Tahun Penjara
Tol Prambanan-Klaten Dibuka, Dinas Parwisata DIY Menyiapkan Paket untuk Menarik Wisatawan
Sekolah Rakyat Segera Dilaunching, di DIY Ada 13 Rombel dengan 275 Siswa
Bupati Gunungkidul Serahkan Penghargaan PELANDUK 2025 dan Wulan Panutan
Advertisement
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Disertai Ledakan SPBU Gedongtengen Jogja, Ada Alat Tak Berfungsi
Bantul Siapkan 4 Jurus untuk Wujudkan Swasembada Pangan, Ini Rinciannya
Penutupan Peternakan Babi di Tlogoadi Sleman: Kandang Sudah Kosong Saat Satpol PP Datang
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tanjungtirto Berbah, 1 Orang Tewas
Advertisement
2 Geng Remaja Jogja Berseteru Sebabkan 1 Orang Luka Tusuk, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Berita Pilihan
Advertisement
Sidang Kasus Perundungan Dokter Aulia Risma, Dekan FK Undip Tak Ada Iuran di PPDS
Advertisement
Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Wiyos Santoso, Ni Made dan Aris Eko Masuk Tiga Besar Kandidat Sekda DIY
- Prestasi ORI DIY, Selesaikan 177 Laporan Selama Semester I 2025, Paling Banyak Soal Isu Pendidikan
- Libur Sekolah, Museum Sandi Ramai Dikunjungi Wisatawan Keluarga
- Leptospirosis di Jogja Meningkat Signifikan, Ada 18 Kasus dengan Lima Kematian
- Asrama Sekolah Rakyat BBPPKS Purwomartani Sleman Siap Ditempati, Begini Fasilitasnya
Advertisement
Advertisement
