WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi perangkat desa./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Nominal pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Jogja yang berlaku mulai Januari 2020 belum jelas. Kendati sudah dipastikan ada anggaran untuk honor tersebut, namun hingga kini nominalnya masih menunggu hasil kalkulasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Jogja.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengaku telah mengusulkan sejumlah nominal setiap jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat. Namun usulan itu saat ini masih dalam proses di TPAD Kota Jogja.
Dia mengatakan Bagian Tata Pemerintahan mengajukan usulan berdasar tingkatan kewilayahan saja dengan melihat pembanding stimulan administrasi setiap RT dan RW. "Yang sebelumnya ada di belanja hibahnya kecamatan," katanya, akhir pekan lalu.
Pemberian honorarium, kata dia, didasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.72/2019 tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat. "Tujuannya untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas warga pelayan masyarakat. Ini untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga pelayan masyarakat," katanya.
Adapun mekanisme proses penyaluran honorarium yakni ahampir sama seperti anggaran belanja langsung. Pihaknya hanya tinggal menunggu angkanya saja dari TPAD yang kemudian akan dimasukkan dalam keputusan Wali Kota yang berisi tentang penetapan besaran nominal honorarium yang diterima kepada jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat.
Penyaluran honorarium dilakukan tiap semester atau dua kali dalam setahun. Adapun penerima honorarium meliputi Ketua Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); Ketua pengurus kampung; Ketua PKK mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurhaan; serta Ketua RW dan Ketua RT.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Wasesa mengatakan pihaknya belum dapat menyebutkan nominal honorarium ini. Saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi APBD oleh Gubernur DIY. "Mungkin Selasa kami informasikan lagi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
DPRD Gunungkidul mulai membahas tiga Raperda inisiatif pada Juli 2026. Total 12 Raperda ditargetkan selesai dibahas dan ditetapkan hingga akhir tahun.
DPRD Kulonprogo mendorong Pemkab mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga pengembangan potensi ekonomi di sekitar.
PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghangatkan dunia modifikasi Indonesia melalui gelaran modifikasi sepeda motor terbesar yakni Honda Modif Contest (HMC)
Cek jadwal KRL Jogja–Solo dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.
Jadwal lengkap KRL Solo–Jogja dari Palur hingga Tugu. Simak jam keberangkatan terbaru dan imbauan KAI.