Tak Punya Uang, Warga yang Tergusur Tol Jogja-Solo Tunggu Ganti Rugi Sebelum Cari Lahan Pengganti

Ilustrasi jalan tol. - JIBI/Bisnis.com/M. Ferri Setiawan
30 Januari 2020 20:47 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Warga memilih menunggu pembayaran ganti rugi yang dijanjikan pemerintah sebelum membeli lahan pengganti. Selain tidak memiliki uang untuk mencari lahan pengganti, biaya yang dibutuhkan dinilai tidak sedikit.

Kepala Dusun Sanggrahan, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Totok Dwiranto, mengatakan untuk membeli lahan baru sebagai dampak pembangunan jalan tol warga saat ini belum memiliki modal. Mereka memilih menunggu pembayaran ganti rugi yang dijanjikan oleh pemerintah.

Jika bersikeras untuk mencari pinjaman ke rentenir untuk membeli lahan pengganti, justru merugikan warga. "Warga memilih menunggu pembayaran ganti untung dulu," katanya, Kamis (30/1/2020).

Dijelaskan Totok, harga jual tanah di sekitar lokasi untuk bagian dalam sekitar Rp2 juta per meter dan pinggir jalan di atas Rp2 juta per meter. "Warga berharap ganti untung yang dijanjikan di atas harga pasaran agar bisa membeli lahan pengganti sekaligus membangun rumah. Tidak mudah untuk mencari lahan pengganti," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Tirtoadi, Sabari. Rumah Sabari menjadi salah satu rumah terdampak pembangunan jalan tol. "Kalau tanah saya sudah punya di tempat lain. Cuma untuk membangun tidak ada biaya. Saya menunggu setelah mendapat ganti untung," katanya.

Diakui Sabari, bagi warga yang punya sawah di mana sawahnya tidak terdampak pembangunan jalan tol bisa digunakan untuk lahan pengganti. Tentu dengan proses peralihan fungsi dari tanah sawah ke pekarangan. "Untuk warga yang tidak punya sawah tapi rumahnya terdampak pembangunan jalan tol, saya sudah sampaikan mencari informasi lahan pengganti mulai dari sekarang," katanya.

Tidak hanya di Tirtoadi, Mlati, sejumlah warga di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, juga khawatir tidak bisa mendapatkan lahan pengganti ketika rumah dan sawahnya terkena proyek jalan tol. "Itu yang dikhawatirkan oleh warga. Apakah yang ganti untung yang diberikan juga cukup untuk membangun rumahnya? Apalagi tanah di Sleman terbatas," kata Kepala Dusun Temanggal 1, Desa Purwomartani, Sugiharto.

Sebelumnya, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan Pemkab siap membantu secara administratif bagi warga yang kesulitan mendapatkan lahan pengganti dari dampak pembangunan jalan tol. Meski begitu, Pemkab tidak akan mencampuri negosiasi antara pembeli dan penjual. "Pendampingan secara administratif, kami siap membantu. Kami juga siap memfasilitasi pertemuan [mediasi] lokasi pengganti," katanya.

Menurut Sri, warga yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tetap akan mendapatkan kompensasi ganti untung. Hanya, dia berharap agar warga terdampak lebih bijak ketika memanfaatkan dana ganti untung tersebut sesuai tujuan utamanya untuk membeli tanah atau rumah pengganti.

"Gunakan uang ganti untung dengan bijak. Prioritaskan untuk membeli tanah atau rumah dulu. Jangan digunakan untuk membeli hal hal yang sifatnya konsumtif," jelasnya.

Disinggung soal penggunaan tanah kas desa (TKD), Sri tidak sependapat. Alasannya, penggunaan TKD sifatnya hanya sementara dan menggunakan sistem sewa. Padahal kebutuhan warga terdampak adalah tanah atau rumah permanen.

Disinggung soal rencana relokasi bagi warga terdampak, Sri mengaku hal itu belum terpikirkan. "Untuk melakukan relokasi warga terdampak (secara bersama-sama), kami masih belum pikirkan. Yang jelas, kami berharap agar warga terdampak jangan panik dulu agar harga tanah tidak melambung," ujarnya.