Haedar Nashir Soroti Kasus Korupsi Eks Jampidsus, Minta Orkestra Hukum
Haedar Nashir menilai korupsi menjadi salah satu persoalan terbesar Indonesia dan mendesak Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi.
Sri Sultan hamengku Buwono X-Gubernur DI.Yogyakarta. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA--Gubernur DIY Sri Sultan HB X berharap tidak ada gejolak di DIY setelah disetopnya layanan umrah bagi Indonesia ke Arab Saudi karena virus corona. Kebijakan itu tentu sudah mempertimbangkan banyak hal, terutama susah mengontrol jutaan manusia di negara tersebut.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X berharap warga DIY sedianya akan berangkat umrah agar tetap berkoordinasi dengan pihak travel penyelenggara. Selain itu berharap agar tidak terjadi gejolak terkait dengan disetopnya pelayanan jemaah umrah dari Indonesia.
"Kalau saya harapkan ya tetap berkoordinasi sama travel siapa yang mau memberangkatkan dan sebagainya, di sana untuk menunggu saja tetapi tidak usah terjadi gejolak," katanya di Kepatihan, Jumat (28/2/2020).
Pemda DIY belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah terkait dana milik jemaah yang sudah dibayarkan untuk penyelenggaraan umrah. "Kalau yang berangkat, enggak tau ya, kalau sudah berangkat sudah masuk apakah dikembalikan, apakah bisa ditukar atau tidak saya enggak tahu," katanya.
Sultan menilai Pemerintah Arab Saudi tentu memiliki banyak pertimbangan untuk menyetop jemaah umrah dari Indonesia. Apalagi wabah Corona sudah masuk ke negara tersebut. Karena untuk mengontrol jutaan orang tentu tidak mudah dilakukan saat berada di tanah suci.
"Kita tidak punya ruang besar, karena itu sebetulnya di sana juga wabah itu ada, tetapi disamping itu tidak hanya untuk jaga kesehatan kita, tetapi mengontrol jutaan orang kan tidak mudah bagi pemerintah Arab Saudi," ucap Sultan.
Negoisasi yang dilakukan pemerintah memang perlu dilakukan, hanya saja tentu harus mempertimbangkan banyak hal. "Kan pemerintah berusaha untuk bernegoisasi coba dilakukan, tetapi tetapi wong itu pemerintah mau menyampaikan [ke pemerintah Arab Saudi] itu [kira-kira] mau apa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Haedar Nashir menilai korupsi menjadi salah satu persoalan terbesar Indonesia dan mendesak Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi.
KPK menyatakan laporan gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni selesai pada aspek pencegahan, namun dugaan suap masih didalami dalam penyidikan.
Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan layanan digital pemerintah wajib ramah disabilitas agar seluruh warga mendapat akses informasi publik.
Pertamina mencatat konsumsi Pertalite dan Biosolar naik setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi, sementara penjualan Pertamax Series turun 18%.
Menhut Raja Juli Antoni mendorong perdagangan karbon sebagai sumber investasi swasta untuk penanaman dan restorasi hutan.
Sebanyak 60 siswa asal Temanggung akan mengikuti Sekolah Rakyat di Wonosobo karena gedung permanen di Temanggung belum selesai dibangun.