Bawaslu Antisipasi Potensi Kerawanan Pilkada Sleman

Simulasi penanganan aksi huru-hara saat pelaksanaan pilkada yang digelar di halaman Mapolres Gunungkidul, Rabu (12/2/2020). - Harian Jogja/Muhammad Nadhir Attamimi
28 Februari 2020 02:17 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Masuknya Kabupaten Sleman dalam 10 besar daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 akan diantisipasi oleh Bawaslu Sleman. Sejumlah langkah strategis disiapkan agar proses pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar.

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa menjelaskan hasil IKP tersebut dibutuhkan sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi pelanggaran. Potensi ini bisa diredam dengan melaksanakan pengawasan Pilkada secara maksimal, melibatkan semua pemangku kepentingan.

Baginya, IKP bukanlah sebagai pembenaran sebuah data, tetapi menjadi alat ukur Bawaslu untuk memetakan kerawanan. "Kami akan mencari solusi yang tepat, langkah antisipasi, dan pencegahan dini agar IKP yang berbasis data pemilu/pilkada sebelumnya ini tidak terjadi kembali di Sleman," katanya, Kamis (27/2/2020).

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sleman ini menambahkan, Bawaslu akan instensif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPU, Kesbang, Disdukcapil, TNI dan Polri. Misalnya, memaksimalkan pengawasan terhadap akurasi daftar pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat. Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan Partai Poitik untuk meningkatkan akses keterlibatan masyarakat dan melakukan pendidikan politik yang intensif.

Bawaslu juga akan merangkul pemerintah untuk mengintensifkan forum-forum komunikasi, konsolidasi dan mencegah potensi kerawanan, menguatkan koordinasi-koordinasi guna mencegah potensi konflik horisontal, dan membangun koordinasi dengan Perguruan Tinggi, Ormas dan tokoh agama-masyarakat agar pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis.

"Kami akan menggerakkan potensi sumber daya (Panwascam, Panwaslu Desa, dan Relawan) untuk bekerja secara optimal mencegah, mengantisipasi dan meminimalisir dugaan pelanggaran seperti politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks. Termasuk menjaga netralitas ASN," katanya.

Anggota Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar mengatakan pihaknya juga terus melakukan sosialisasi pengawasan dan audiensi kepada stakeholder untuk mencegah potensi pelanggaran dalam Pilkada.

"Kami juga sudah membuat surat himbauan, koordinasi dengan Pemkab, sosialisasi dengan forum warga, media, ormas dan aktif mengisi kontent media sosial, serta kegiatan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP untuk memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020. Dalam IKP tersebut, pelaksanaan Pilkada di Sleman termasuk dalam kategori paling rawan. Bahkan di wilayah Jawa, katanya, IKP Sleman menduduki posisi ke 10 atau urutan ke 32 secara nasional. Skornya di atas 58,49 atau di atas rata-rata nasional 51,65 dengan IPK level lima.

"Level lima itu artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi di Pilkada Sleman 2020. Padahal pada IKP Pemilu 2019 lalu, Sleman hanya menduduki kerawanan tinggi," kata Karim.

Dia menjelaskan, nilai skor dimensi Pilkada 2020 ini Sleman mencapai angka tertinggi pada dimensi partisipasi politik, 69,35 di atas rata-rata nasional 64,09. Dimensi partai politik terdiri dari subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik ini menyumbang kerawanan pilkada di Sleman menjadi tinggi. "Sleman ada kekurangan surat suara, Pemilih DPTb yang tidak terlayani serta adanya PSU dan PSL pada Pemilu 2019," katanya.

Ia mengatakan, dimensi sosial politik dengan subdimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan relasi kuasa ditingkat lokal juga menyumbang kerawanan di Sleman, 64,80 di atas rata-rata nasional 51,67.