Soal PBB di Bantul, Bupati: Tak Ada Kenaikan Tarif, Malah Ada Pembebasan
Ilustrasi pajak - Bisnis.com Harianjogja,com, BANTUL—Pemkab Bantul memastikan tak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan Pemkab berencana membebaskan PBB untuk warga dengan rumah yang tidak layak huni.
Bupati Bantul Suharsono menegaskan Pemkab Bantul tidak akan menaikkan tarif PBB seperti yang dilakukan Pemkot Jogja. “Khusus di Bantul, Pajak tidak ada kenaikan,” kata dia seusai menghadiri acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di Parasamya, kompleks Kantor Pemkab Bantul, Selasa (3/3/2020).
Tak hanya itu, Pemkab diakui dia juga tengah menyiapkan kebijakan pembebasan pajak bagi warga kurang mampu. Salah satu indikatornya, kata Bupati, adalah warga yang tinggal di rumah yang tak layak huni.
Saat ditanya kapan realiasi pembebasan pajak tersebut, Bupati mengaku belum bisa menerapkannya dalam waktu dekat. Saat ini daftar penerimanya masih didata oleh masing-masing pemerintah desa. “Saya sudah memerintahkan kepala desa dan kepala dusun untuk mempercepat pendataan agar segera bisa ditetapkan daftar keluarga yang layak bebas pajak. Targetnya, proses pendataan selesai pada bulan Juni atau Agustus 2020,” kata Bupati.
Tak hanya pembebasan pajak, Pemkab juga berencana menyalurkan bantuan perbaikan rumah kepada mereka. “Masing-masing rumah dapat bantuan, ini kok malah suruh bayar pajak,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, pada 2018 ada 17.356 unit rumah yang tidak layak huni. Tahun ini, rumah tidak layak huni di Bantul mencapai 16.956 unit. Setiap tahun DPUPKP menganggarkan sekitar Rp1,6 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
