Pembelian LPG 3 Kg Dipantau Ketat di Jogja, Wajib Pakai KTP
Pemda DIY perketat pengawasan LPG 3 kg usai kenaikan harga nonsubsidi, distribusi wajib pakai KTP untuk cegah salah sasaran.
Dialog Wawasan Kebangsaan, di Hotel Tentrem, Kamis (5/3/2020). /Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA- Merespons maraknya isu intoleransi dan kejahatan jalanan yang beberapa kali terjadi di Indonesia khususnya Jogja, Lembaga Ketahanan nasional (Lemhanas) menggelar Dialog Wawasan Kebangsaan, di hotel Tentrem, selama tiga hari, Selasa sampai Kamis (3-5/3/2020).
Ketua panitia Dialog Wawasan Kebangsaan, Laksamana TNI Rahmad Wahyudi, menuturkan kegiatan kali ini mengusung tema Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber Pada Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Meningkatkan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
Dialog diikuti oleh beberapa elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, TNI dan Polri di sekitar DIY. “Peserta kami ajak berpikir tentang nilai-nilai kebangsaan dari empat consensus, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” ujarnya, Kamis, (5/3/2020).
Sejumlah isu yang turut dibicarakan dalam dialog ini diantaranya fenomena intoleran dan kejahatan jalanan. Meski hanya letupan-letupan kecil, kedua fenomena ini menurutnya cukup mengancam kehidupan social masyarakat, yang kalau dibiarkan bisa semakin membesar.
“Kasus intoleransi tidak saja terjadi di Jogja, tapi juga di daerah lainnya. belakangan ini prosentasinya meningkat meski sedikit. Namun meskipun hanya sedikit tapi dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Dari dialog ini, diharapkan elemen masyarakat yang menjadi peserta dapat menyebarkan pemahaman dan rekomendasi forum kepada masyarakat lainnya di wilayah masing-masing. “Harapannya bisa jadi gethok tular ke masyarakat yang lebih luas tentang wawasan kebangsaan ini,” ujarnya.
Selain itu, hasil dari dialog ini juga akan disampaikan ke Lemhanas pusat yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun DIY. “Feedbacknya juga akan kami beri rekomendasi kepada Pemda DIY untuk mengatasi persoalan social,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY perketat pengawasan LPG 3 kg usai kenaikan harga nonsubsidi, distribusi wajib pakai KTP untuk cegah salah sasaran.
Esensi digitalisasi bagi Kelompok Pengrajin Batik Rinakit merupakan gambaran semangat para pelaku ekonomi kreatif
Polisi menyebut dugaan aksi asusila di kafe di Kota Jogja dapat diproses sebagai tindak pidana pornografi jika disertai bukti yang valid.
Rusia mendukung program nuklir Korea Utara dan menolak seruan denuklirisasi Semenanjung Korea karena meningkatnya ketegangan kawasan.
Kejagung menyiapkan kantor sementara dan pejabat struktural untuk operasional tujuh Kejari baru yang dibentuk melalui Perpres Nomor 40 Tahun 2026.
Kasus kebakaran lahan di Gunungkidul meningkat menjadi 15 kasus selama musim kemarau. Warga diminta tidak membakar sampah sembarangan.