Pajak Dihapus karena Corona, Pemkab Sleman Bakal Kehilangan Pemasukan Rp100 Miliar

Harianjogja.com, SLEMAN--Kebijakan pemerintah Pusat yang berencana menghapus pajak hotel dan restoran diperkirakan akan berdampak kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman sebesar Rp100 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Hardo Kiswaya mengatakan jika ia dan jawatannya tidak terlalu ambil pusing atas rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, dalam rencana realisasi kebijakan tersebut pemerintah pusat akan berupaya untuk mengganti jumlah pajak yang dibebaskan selama enam bulan.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana menghapus pajak hotel dan restoran selama enam bulan. Pasalnya, sektor kepariwisataan dinilai akan sangat terpukul pasca virus korona yang bahkan sudah merambah ke dalam negeri dengan puluhan orang positif Covid-19 dan juga di sejumlah belahan dunia seperti di Eropa, Asia dan Afrika.

"Apabila penghapusan pajak tersebut teralisasi. Pemkab Sleman dimungkinkan dapat menahan pemasukan PAD sebesar Rp100 miliar dari sektor pajak hotel dan restoran. Kami (Pemkab Sleman) tidak masalah kebijakan berlaku selama enam bulan, harapannya sektor lain ada yang masuk," ujar Hardo, Rabu (11/3/2020).

Lebih lanjut, jawatannya juga belum menerima edaran resmi terkait dengan aplikasi kebijakan pemerintah pusat dalam penghapusan pajak hotel dan restoran itu. "Sampai saat ini, Pemkab Sleman masih belum menerima surat edaran dari pusat," imbuhnya.

Adapun, penggantian dana dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lanjut Hardo, diharapkan bisa direalisasikan dalam waktu yang cepat. "Kalau prosesnya lama dikhawatirkan dapat menganggu kebutuhan belanja di Kabupaten Sleman," terangnya.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai pajak hotel dan restoran, Hardo menyebutkan jika Pemkab Sleman sendiri menargetkan sebesar Rp210 miliar. Pendapatan pajak tersebut berasal dari 100 hotel dan 300 restoran yang ada di Sleman.