Iuran BPJS Kesehatan 42.965 Warga Gunungkidul Kini Ditanggung Pusat
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Foto ilustrasi. /Reuters
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul memantau upaya antisipasi pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Pemantauan dilakukan untuk mencari format terbaik dalam upaya pencegahan di satuan pendidikan di Bumi Handayani.
Kepala Bidang SD Disdikpora Gunungkidul, Sumarto, mengatakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 jajarannya mengeluarkan Surat Edaran No.440/1778/UM tentang Pencegahan Risiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19). Menurut dia, langkah pencegahan dilakukan dengan beberapa cara seperti peningkatan kesehatan melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), penerapan pola hidup bersih sehat serta memfasilitasi cuci tangan menggunakan sabun kepada seluruh siswa.
Selain itu, kata Sumarto, pihak sekolah juga diminta menyeleksi terhadap tamu yang masuk serta menganjurkan kepada anak-anak tidak saling berbagi makanan dengan siswa lain. “Total ada 19 imbauan. Yang jelas untuk kegiatan belajar mengajar masih berjalan seperti biasa,” kata Sumarto, Selasa (17/3/2020).
Meski sudah ada surat imbauan untuk pencegahan, Disdikpora masih mencari format terbaik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memantau program antisipasi pencegahan Covid-19 di sekolah. Adapun sekolah yang dikunjungi bersama-sama dengan Komisi D DPRD Gunungkidul di antaranya SD Negeri Wonosari 1, SMP Negeri 1 Wonosari dan SMP Negeri 2 Wonosari.
Menurut dia, pemantauan tidak hanya melihat pelaksanaan penanggulangan di sekolah. Monitoring sekaligus meminta masukan dari sekolah terkait dengan upaya efektivitas dalam pencegahan. “Kami mencari masukan dari sekolah terkait dengan kondisi saat ini. Nanti dari masukan yang ada akan dijadikan bahan kebijakan dalam penanggulangan,” katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan meliburkan para siswa, Sumarto mengaku opsi tersebut bisa dilakukan. Hanya, kebijakan terbaru masih dikoordinasikan dengan semua pengambil kebijakan. “Harapannya penyebaran bisa dicegah dan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.