Dewan Minta Bantuan Jadup Dipercepat

Ilustrasi APBD. - JIBI
15 April 2020 14:27 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul meminta Pemkab segera merealisasikan bantuan jatah hidup (jadup) untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19, tanpa harus menunggu Pusat maupun Pemda DIY. Pasalnya dampak pandemi sudah dirasakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian.

Terlebih lagi bagi keluaraga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), serta pasien positif Covid-19 yang harus diisolasi atau mengisolasi diri, beban hidupnya semakin berat karena selain tertimpa musibah juga harus berupaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya. “Sekarang orang berusaha bagimana bisa bertahan hidup, bukan lagi gaya hidup. Untuk bertahan hidup saja susah,” kata Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, Rabu (15/4/2020). “Terutama untuk warga miskin yang tidak terkover bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai,” kata dia.

Hanung mengaku menyaksikan langsung bagaimana susahnya keluarga ODP di Dlingo yang baru pulang dari Jakarta. Keluarga yang terdiri dari tiga orang tersebut salah satunya sakit stroke. Sementara kedua anaknya mengandalkan gaji harian. Mereka tidak diperkenankan keluar rumah karena baru pulang dari Jakarta.

Beruntung warga sekitar keluarga tersebut secara sukarela membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga tersebut, termasuk mencarikan rumput untuk ternaknya. Di sisi lain, kata Hanung, warga juga punya kekhawatiran dalam penularan Covid-19. Akhirnya Hanung berinisiatif melaporkan langsung kejadian tersebut ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul dan meminta Puskesmas Dlingo menanganinya.

Hanung meyakini kejadian tersebut tidak hanya menimpa satu keluarga di Dlingo, tetapi juga keluarga lain yang harus mengisolasi mandiri karena bergejala atau karena setelah bepergian dari luar daerah. “Untuk keluarga yang mampu tidak masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga yang sudah dapat PKH [Program Keluarga Harapan] dan BPNT [Bantuan Pangan Nontunai] juga sudah klir. Nah yang belum dapat bantuan sama sekali ini bagaimana harus dipikirkan,” kata Hanung.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan Pemkab sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Bahkan refocusing tersebut juga termasuk anggaran di DPRD yang mencapai Rp2,2 miliar pemotongannya, maka harus segera direalisasikan untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi.

Menurut dia penanganan bantuan warga terdampak ini tidak perlu menunggu Pusat dan Pemda DIY karena tidak menyentuh warga penerima PKH dan BPNT, tetapi juga menyasar warga umum yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian seperti sopir, ojek online, petani, nelayan, serta tenaga kerja yang diberhentikan atau dirumahkan. “Minimal pemberian jadup atau bentuknya sembako minimal untuk menjaga kelangsungan hidup.  Minimal 3 bln sudah ada alokasinya,” kata Hanung.

Dia juga meminta bantuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga segera direalisasikan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bantul, Bambang Guritno, sebelumnya mengatakan hasil penyisiran anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Covid hampir mencapai Rp300 miliar. Dana itu akan digunakan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.