Pelaku Wisata Minta Ada Pendampingan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pendaftaran program Kartu Prakerja memasuki gelombang ketiga. Berbagai keluhan terus bermunculan, salah satunya dari pelaku wisata yang kesulitan mengakses program yang diinisiasi Pemerintah Pusat ini. Mereka mengusulkan agar Pemkab membantu dengan pendataan dan pendampingan.

Ketua Pokdarwis Watu Payung, Dusun Turunan, Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Iwan Saputra, mengungkapkan hingga saat ini anggotanya kesulitan mengakses pendaftaran program tersebut. Selain karena sinyal telepon seluler yang sudah diperoleh untuk mengakses, banyak dari mereka yang masih awam dengan dunia teknologi informasi. "Kami orang kampung susah mengakses sinyal ponsel dan kebanyakan pelaku wisata di Watu Payung enggak paham tentang Internet," kata Iwan kepada Harian Jogja, Rabu (29/4/2020).

Jika harus memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) untuk membantu mengakses pendaftaran program, Iwan beralasan hal itu tidak memungkinkan karena warga tidak berani pergi jauh selama masa pandemi. "Kondisi saat ini tak memungkinkan kami pergi jauh karena berisiko," ujarnya.

Ia mengusulkan Dispar jemput bola mendata pelaku wisata yang terdampak sekaligus membantu pendaftaran. "Jika tak dibantu dan difasilitasi, mustahil bagi kami bisa ikut program Kartu Prakerja," ujarnya.

Pengurus Pokdarwis Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Yudhi Prasetyo, mengungkapkan hingga saat ini baru dua orang pengurus yang bisa mengakses program tersebut. Menurut dia, sebagian besar anggotanya kesulitan masuk untuk pendaftaran. "Mungkin pengakses terlalu banyak sehingga susah masuk. Meski demikian, anggota yang belum bisa masuk terus memcoba mendaftar," katanya.

Sekretaris Dispar Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, mengatakan jajarannya sudah berkoordinasi dengan ketua dan tokoh asosiasi mitra pariwisata untuk bisa mendampingi anggotanya agar bisa mengakses program Kartu Prakerja. "Jadi silakan menghubungi ketuanya agar bisa dibantu mendaftar program Kartu Prakerja," kata Hary.

Dispar, menurut Hary, juga memberikan pendampingan kepada para pelaku wisata terkait dengan cara mengakses program tersebut. Dispar juga mendata pelaku wisata yang terdampak akibat penutupan sementara obyek wisata. Berdasar pendataan, hingga saat ini ada 5.800 orang yang terdampak.