2 Pejabat Dinsos Bantul Diperiksa dalam Kasus Penggelapan Dana Bansos
Ilustrasi - Freepik Harianjogja.com, BANTUL—Polres Bantul terus menyelidiki dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp8,85 juta milik dua keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh E, salah satu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dusun Puron, Desa Trimurti, Srandakan.
Sebanyak lima orang, dua adalah pejabat di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut.
Baca Juga: 5 Pasien Covid-19 di Jogja OTG, Pemkot Rapid Test Acak kepada 618 Warga dari 35 Kelurahan
“Selasa (16/6/2020) ada lima orang yang telah kami periksa. Ada yang dari Dinsos. Semua masih sebatas saksi. Selain kami, petugas dari Polsek Srandakan juga melakukan pemeriksaan. Nantinya datanya akan kami satukan,” kata Kasatreskrim Polres Bantul AKP Ngadi, Rabu (17/6/2020).
Kedua pejabat Dinsos Bantul yang diperiksa adalah Koordinator PKH Rini Natalina dan Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Jazim Ahmadi.
“Iya, kemarin siang saya memang dimintai keterangan oleh petugas dari Polres Bantul, terkait masalah tersebut,” ucap Jazim dikonfirmasi terpisah.
Baca Juga: Apakah Corona Bisa Menular Lewat Makanan? Ini Kata Para Ahli
Namun, Jazim enggan berbicara banyak terkait dengan teknis pemeriksaan dan pertanyaan apa saja yang diajukan oleh petugas kepada dirinya.
Kepala Dinsos P3A Didik Warsito menyerahkan kasus yang dialami oleh E kepada kepolisian setempat. Sebab, apa yang dilakukan oleh E tersebut sudah masuk dalam ranah hukum.
“Agar kejadian tidak berulang. Kami telah mengumpulkan koordinator lecamatan di wilayah kami untuk bekerja ekstra keras melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pendamping PKH di lingkungannya. Kami tidak ingin kejadian ini kembali terjadi,” ucapnya.
