PPDB di Jogja Diduga Ada Pungli, Aliansi Masyarakat Sipil Datangi Kejaksaan

Harianjogja.com, JOGJA--Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) mendatangi Kejaksaan Tinggi DIY pada Senin (24/8/2020).

Kedatangan mereka untuk melaporkan sejumlah sekolah SMA maupun SMK yang ada di DIY karena diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) yang memberatkan siswa maupun orang tua pada PPDB yang digelar beberapa waktu lalu.

Salah satu anggota AMPPY, Dyah Roessusita mengatakan jika dugaan pungutan yang dilakukan sekolah hendaknya tidak dilakukan, apalagi di tengah pandemi Covid-19 dimana banyak orang tua siswa yang kesulitan secara finansial.

"Kalau berdasarkan pantauan kami ada lebih dari 30 sekolah yang melakukan aksi diduga pungutan liar. Uang pertama kali masuk sekolah itu kan harusnya transparan untuk apa, tapi nyatanya tidak, partisipatif juga ndak, kok masih ada di tengah pandemi Covid-19 ini," ujar Dyah Roessusita, Senin (24/8/2020).

Upaya sekolah yang membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) disesuaikan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 juga mendapatkan kritikan dari AMPPY. Harusnya, RAPBS yang dibuat oleh sekolah seyogianya disesuaikan dengan kondisi terkini di tengah pandemi Covid-19.

"RAPBS justru disesuaikan dengan kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. Bahkan, anggarannya malah dinaikkan. Sekolah malah tidak menunjukkan empati kepada orang tua siswa yang tidak punya penghasilan tetap dan terdampak secara ekonomi di tengah pandemi Covid-19," terangnya.

BACA JUGA: Tercatat Dobel, Seratusan Warga di Bantul Tak Dapat Bansos Sapu Jagat

Dalam PPDB SMA maupun SMK tahun ini, AMPPY juga mengkritisi penjualan seragam yang dilakukan oleh sejumlah sekolah. Padahal, seragam sendiri pemakaiannya belum jelas. Pasalnya, pembelajaran jarak jauh sendiri belum tentu sampai kapan akan berlangsung.

"Sampai tahun depan itu kan snowball pandemi Covid-19 ini belum tahu sampai kapan ya, kalau tetap seperti ini kan artinya ya tetap pembelajaran jarak jauh, kalau seragam tidak akan dipakai tapi tetap suruh beli itu kan ya gak masuk akal, belum item-item yang lain, kok ya masih diminta, mosok sampai sabuk juga harus beli," terangnya.

Sementara itu, anggota AMPPY lainnya yakni Yuliani mengatakan jika upaya komunikasi sudah dijalankan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY terkait dengan adanya tindakan dugaan pungli yang dilakukan sejumlah sekolah yang ada di DIY.

"Jawabannya akan ditindaklanjuti, tapi nyatanya ya masih ada, harusnya kalau yang satu di setop ya yang lain akan mengikuti ya, tapi nyatanya ya enggak. Bahasa kasarnya begal, aku saking keselnya. Njaluk e terang-terangan (pungli) tapi nanti kalau diminta kuitansi ndak mau," ungkapnya.

AMPPY mengharapkan jika memang setelah upaya penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi negeri DIY membuktikan jika terjadi kasus tindak pidana segera dituntaskan secara semestinya.

"Agar ada efek jera yang ditimbulkan, sehingga tidak terjadi lagi tindakan tindakan yang diduga pungli yang dilakukan oleh sejumlah sekolah. Pandemi Covid-19 ini kan serba sulit, jadi jangan kebangetan lah," tegas wanita yang juga tergabung dalam Sarang Lidi DIY ini.

Kasi Penkum Kejati DIY Djaka B. Wibisana mengatakan jika pihaknya sudah menerima pengaduan yang dilayangkan oleh AMPPY (Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta). Tindakan selanjutnya adalah mempelajari laporan dari AMPPY.

"Setelah kami mempelajari laporan yang dilayangkan kepada kami, nantinya kami akan memanggil perwakilan AMPPY untuk berdiskusi di pertemuan kedua, untuk tahap ini kami baru sebatas menerima laporan dari AMPPY," terang Djaka B. Wibisana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News