Sultan HB X Jogja: Sragen Saudara Tua DIY, Jejak Mataram Harus Dijaga
Sri Sultan HB X menyebut Sragen sebagai saudara tua DIY karena jejak sejarah Mataram. Hubungan budaya ini diminta terus dijaga.
Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa sesaat sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Sleman, Jumat (4/9/2020)-Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, SLEMAN- Pasangan calon (Paslon) Kustini Sri Purnomo-Danang Maharda (Kuda Maharsa) menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman (Bacabup-Bacawabup) yang pertama menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Sleman, Jumat (4/9/2020).
Paslon Kuda Maharsa bersama pendukungnya berangkat dari Kantor DPC PDI Perjuangan. Seremonial pelepasan paslon ini diikuti seluruh petinggi kedua pendukung partai baik dari PDI Perjuangan maupun PAN. Selain mengenakan batik, sebagian pendukung mengenakan pakaian khas Jawa lengkap dan pakaian kebesaran partai masing-masing.
BACA JUGA: Sumber Penularan Mahasiswa UPNVY yang Positif Covid-19 Masih Misterius
Usai seremonial pelepasan, paslon Kuda Maharsa bergerak menuju Kantor KPU Sleman pukul 14.40 WIB berjalan kaki sejauh 100 meter diiringi para pendukung. Tampak Bupati Sleman Sri Purnomo dalam rombongan selain petinggi PDIP dan PAN. Juga terlihat petinggi dari Partai Gelora dan Demokrat berjalan bersama rombongan. Rombongan diterima oleh para komisioner KPU Sleman di ruang pendaftaran. Ketua dan sekretaris partai pendukung mendampingi paslon Kuda Maharsa.
Kustini mengatakan, pinangan PDI Perjuangan yang merepresentasikan keinginan sebagian besar masyarakat serta rekomendasi DPP PAN menguatkan dirinya untuk berbuat lebih banyak dalam membangun Sleman. Selama mendampingi suaminya, Sri Purnomo ia banyak belajar dan memahami persoalan-persoalan politik, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
"Kesibukan kami dalam berbagai organisasi menyebabkan kami setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami aspirasi yang berkembang dan memiliki pengalaman mengelola organisasi," katanya.
Hal tersebut menjadi modal sosial bagina untuk meraih dukungan rakyat dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Modal sosial tersebut, tegas Kustini, sangat dibutuhkan untuk menekan modal finansial sehingga terhindar dari jebakan biaya politik yang tinggi. "Saya tidak menanggung beban dalam menjalankan kepercayaan sebagai kepala daerah dan fokus memikirkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dalam menjaga marwah demokrasi, Kustini mengajak masyarakat untuk mewaspadai praktik money politic. Sebab jika sampai terjadi, praktik transaksional dalam Pilkada akan merugikan masyarakat sendiri. Ia tidak rela Sleman dipimpin oleh kepala daerah yang tersandera oleh beban berat politik sehingga selama masa pemerintahannya tidak memikirkan kepentingan rakyat.
Cawabup Sleman, Danang Maharsa menyatakan Sleman selama kepemimpinan Sri Purnomo telah mencapai banyak prestasi dan kemajuan daerah. Sehingga banyak program yang masih layak untuk dilanjutkan dan berkreasi lagi dengan program kerja baru yang membuat Sleman terus berkembang. "Selama berjalan berdampingan dengan ibu Kustini Sri Purnomo ke depan saya akan mendorong jiwa enterpreneurship generasi muda dan millenial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sri Sultan HB X menyebut Sragen sebagai saudara tua DIY karena jejak sejarah Mataram. Hubungan budaya ini diminta terus dijaga.
Sekolah mahal belum tentu menjamin kesuksesan anak. Riset terhadap keluarga pengusaha sukses menemukan lima karakter utama yang justru lebih menentukan masa dep
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengajak warga mengawasi revitalisasi sekolah swakelola agar pembangunan sesuai kebutuhan.
Pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk pendidikan pada RAPBN 2027, termasuk PIP, KIP Kuliah, MBG, dan Sekolah Garuda.
Instagram resmi mengganti logo teks atau wordmark setelah 10 tahun. Desain baru menuai pro dan kontra karena banyak pengguna salah membaca tulisan Instagram men
Ledakan industri drama AI di China melahirkan bisnis baru berupa lisensi wajah manusia. Warga mendapat bayaran hingga Rp12 juta, namun risiko penyalahgunaan dat