Kisah Kalapaa.id Sleman, Mundur dari Rans Carnival Justru Kebanjiran Pesanan
Mundur dari Rans Carnival, Kalapaa.id di Sleman justru menerima 1.000 pesanan berkat solidaritas warga. Uang persalinan istri Abdi kini tercukupi.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti
Harianjogja.com, JOGJA--Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jogja ke-264, Pemkot Jogja menghapuskan sanksi administrasi denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penghapusan ini akan diterapkan hingga beberapa bulan ke depan.
Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti menjelaskan bahwa program penghapusan tersebut memiliki dasar hukum yang merujuk pada Peraturan Walikota Jogjakarta No. 80/2020 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas tunggakan PBB. "Wujud administrasi itu berupa denda, besarannya dua persen per bulan, maksimal itu 48 persen," jelasnya pada Jumat (2/10/2020).
Sanksi inilah yang tutur Haryadi dihapuskan, sehingga para pemegang wajib pajak hanya perlu membayar besaran nilai tunggakan saja.
Tidak tanggung-tanggung, Haryadi menjelaskan jika penghapusan sanksi administrasi denda berlaku bagi tunggakan PBB sejak tahun 1994 sampai dengan 2019 dan denda ketetapan PBB di 2020. "Penghapusan denda berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020," terangnya.
BACA JUGA: Disebut Sejalan dengan Pusat Soal Covid-19, Moeldoko Puji Jogja karena Micro Lockdown
Berdasarkan data yang disampaikan Haryadi, nilai tunggakan PBB dari 1994 hingga 2019 mencapai Rp77,7 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk besaran denda tunggakan sebesar Rp33,6 miliar. "Target penerimaan dari tunggakan 20 persen atau Rp15,5 miliar," paparnya. Potensi piutang tersebut masih ditambah dengan sisa ketetapan setelah jatuh tempo 30 September 2020 senilai Rp46,1 miliar.
Haryadi melanjutkan dari program ini, setidaknya stimulus denda yang diberikan mencapai Rp6,7 miliar. Menurut Haryadi, ini adalah kesempatan bagi wajib pajak yang menunggak, karena penghapusan sanksi administrasi denda tunggakan PBB tidak rutin dilakukan.
"Kami mohon sekali lagi agar warga masyarakat segeralah membayar PBB dari 1994 sampai dengan 2020," terangnya. Ditambahkan Haryadi, melunasi tunggakan PBB sangat penting karena jika tidak diurus dapat menghambat proses mutasi tanah ketika hendak dijual maupun diwariskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mundur dari Rans Carnival, Kalapaa.id di Sleman justru menerima 1.000 pesanan berkat solidaritas warga. Uang persalinan istri Abdi kini tercukupi.
Paul McCartney masuk daftar musisi terkaya dunia dengan kekayaan US$1,4 miliar. Simak sumber kekayaan mantan personel The Beatles itu.
Rute baru jip wisata Gumuk Pasir Bantul sudah diajukan ke Keraton Jogja. Jalur dialihkan ke zona penyangga barat dan disiapkan untuk agrowisata.
Indonesia menempati peringkat kesembilan negara kepulauan paling diminati 2026 versi Wanderlust Reader Travel Awards. Ini daftar 10 besarnya.
KPK menjadwalkan pemeriksaan ALH, pejabat BPK Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif AW.
Pemkab Klaten mengebut perbaikan Jalan Lingkar Barat Delanggu sepanjang 1,7 kilometer dengan metode LTBA. Proyek senilai Rp2,5 miliar ditargetkan rampung 11 Des