DIY Terus Kembangkan Inovasi Keterbukaan Informasi

Sri Sultan HB X - Harian Jogja/Lugas Subarkah
08 Oktober 2020 05:37 WIB Lugas Subarkah Bantul Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Sengguh, sebagai salah satu inovasi yang dimiliki Pemda DIY mendapatkan tanggapan bagus dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sengguh merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap program kerja yang dimiliki DIY, dan bisa diakses oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X secara daring kepada Tim Penilai Keterbukaan Informasi Kemenkominfo RI, dalam monitoring dan evaluasi atas Inovasi Keterbukaan Informasi Publik se-Indonesia, Selasa (6/10/2020).

Ia menjelaskan, selama ini DIY telah menerapkan aplikasi inovatif tersebut untuk pembangunan daerah. Program-program ini bisa diakses oleh masyarkat hingga ke level pedukuhan, tidak hanya program provinsi saja. Beberapa inovasi ini ada sebagian yang memang merupakan inovasi turunan dari aplikasi-aplikasi inovatif yang sebelumnya sudah ada di DIY.

Baca Juga: Jogja Trending Topic di HUT ke-264, Netizen: Bahas Jogja yang Ada Hanya Rindu & Candu

“Sengguh adalah pengawasan dalam pelaksanaan program. Apakah terjadi penyimpangan atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak. Sebelumnya itu adalah bentuk pengawasan terhadap program yang ada di dalam Jogja Plan. Jogja Plan berawal dari Dataku, yaitu aplikasi untuk melihat data-data dalam membuat perencanaan. Dataku itu perencanaa, Jogja Plan itu program dan Sengguh itu itu pengawasannya,” ujarnya.

Pemda DIY mendorong agar program di bidang keterbukaan informasi terus meningkat. Saat ini DIY termasuk lima besar terbaik dalam hal tersebut dengan nilai 80,29. “Saya harap nanti akan tercapai angka di atas 90, sehingga semua pihak akan mendapatkan informasi serta meningkatkan indeks demokrasi,” kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Rony Primanto Hari, menuturkan setidaknya ada delapan inovasi yang dikembangkan DIY, meliputi Jogja Pass, Sengguh, Dataku, IDMC DIY, pelayanan Keterbukaan Informasi Publik baik tunanetra maupun kaum difabel, Pelayanan informasi melalui nomor Whatsapp, Pelayanan Inforrmasi melalui Jogja Istimewa Email dan Website, dan Ruang Pelayanan Khusus Tunanetra.

“Di samping itu juga kita kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dengan akademisi dan netizen. Dalam hal ini netizen atau penggiat media sosial yang ada di daerah Jogja juga ikut membantu kita dalam menyebarkan ulasan informasi-informasi yang ada dari pemerintah daerah,” ungkpanya.

Baca Juga: Dibegal Rombongan Klithih di Gamping, Urat Tangan Pemuda di Sleman Sampai Putus

Dari kriteria yang ditetapkan Kemenkominfo yaitu menuju informatif, kurang informatif, informatif dan tidak informatif, saat ini DIY berada pada status menuju informatif. Sehingga pada perkembangannya, DIY berharap bisa menjadi Pemerintah Daerah yang informatif.

“Kita berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini setiap masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di DIY. Nanti bisa mengakses data maupun anggaran dan apapun terkait dengan program. Dengan begitu, kalau mereka ingin memberikan kritik, saran, maupun masukan akan lebih mudah mudah dan efisien,” katanya.