Dampak Unjuk Rasa UU Ciptaker, Wisatawan di Malioboro Menurun

Demo mahasiswa di Malioboro menolak Omnibus Law i kawasan Malioboro, Kota Jogja, Kamis (8/10/2020). - Harian Jogja / Hafid Yudi Suprobo
15 Oktober 2020 03:17 WIB Hafit Yudi Suprobo Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-- Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah massa aksi di Malioboro pada Kamis (8/10/2020) hingga berujung ricuh tidak hanya berdampak kepada rusaknya sejumlah fasilitas publik. Akan tetapi, juga berimbas kepada turunnya kunjungan wisatawan ke ikon wisata Jogja.

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY, Singgih Raharjo mengatakan jika hasil tersebut didapatkan pasca jajaran Dinpar melakukan pengecekan terhadap aplikasi visiting Jogja. Alhasil, terjadi penurunan jumlah wisatawan ke Malioboro.

Baca juga: Dituduh Tunggangi Demo, Pelajar Sleman Mengaku Dipukul Helm & Rotan

"Jika dibandingkan sebelum dan setelah kejadian (unjuk rasa) ada penurunan. Biasanya Sabtu lebih dari 20 ribu kemarin kurang dari 20 ribu, turunnya sekitar 5 ribuan pengunjung. Saya sudah cek di data aplikasi visiting Jogja," ujar Singgih saat dikonfirmasi pada Rabu (14/10/2020).

Lebih lanjut, Singgih mengungkapkan jika pada Minggu pekan lalu juga terjadi hal yang sama. Yakni, penurunan jumlah pengunjung di Malioboro dengan jumlah yang hampir sama. Padahal, biasanya Sabtu Minggu terjadi peningkatan dibanding weekday.

Kondisi pariwisata di DIY, lanjut Singgih, sebelum unjuk rasa yang dilakukan beberapa waktu lalu di Malioboro hingga berujung ricuh sebenarnya sudah mulai menunjukkan angin segar. Artinya, secara perlahan mulai bangkit setelah dipukul telak oleh adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Tak Dituruti Saat Dimintai Jatah Uang, Pria Jogja Aniaya Juru Parkir

"Dari sisi pariwisata mendorong penerapan protokol kesehatan, kebersihan, keamanan selama ini cukup bagus dampaknya. Kondisi pariwisata di Jogja sebelum demonstrasi berlangsung sudah mulai merangkak untuk bangkit setelah terpukul oleh pandemi Covid-19, dengan cara penerapan protokol kesehatan," sambung Singgih.

Singgih menegaskan jika upaya penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan oleh pelaku pariwisata di DIY adalah muaranya untuk memberikan rasa percaya bagi wisatawan luar DIY maupun wisatawan lokal untuk mendatangi sejumlah objek wisata.

"Jadi, wisatawan bisa confidence saat datang ke Jogja tetapi dengan adanya seperti itu (unjuk rasa) kondisi pariwisata langsung terdampak, saya berharap tidak ada insiden (kericuhan) lagi. Dengan penerapan protokol kesehatan tersebut dapat memberikan kepercayaan bagi para wisatawan baik itu dari luar DIY maupun dalam DIY," terang Singgih.

Pihaknya, lanjut Singgih, memang sedang ingin membentuk citra positif bagi Malioboro. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara mempertunjukkan budaya yang ada di DIY. Sebagai contoh di sepanjang Malioboro terdapat bregada (pasukan Keraton) untuk mengingatkan masyarakat tentang budaya Jogja.

"Masyarakat merasa tenang karena pendekatan kultural jauh lebih efektif daripada harus berseragam. Sepanjang Malioboro ada bregada yang mengingatkan tentang budaya Jogja dan akhirnya juga berdampak kepada pariwisata Jogja," pungkas Singgih.

Aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah massa penolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berdampak terhadap porak-porandanya gedung DPRD DIY. Aka tetapi, sebanyak 50 wastafel milik UPT Malioboro maupun milik pedagang kaki lima rusak akibat aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Jumat (9/10/2020). Tidak hanya sejumlah fasilitas publik yang rusak, sejumlah coretan juga terdapat di sejumlah titik di Malioboro.