Kasus Daycare Little Aresha, 7 Pengasuh Minta Dibebaskan dari Dakwaan, Ini Alasannya
Tujuh terdakwa kasus Little Aresha meminta dibebaskan. Tim penasihat hukum menilai para pengasuh menjalankan SOP yang ditetapkan manajemen daycare.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman, Budiharjo saat gelar jumpa pers pelaksanaan Pilkada, Jumat (16/10/2020). /Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, SLEMAN– Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan pelaksanaan Pemilihan Kades (Pilkades) Sleman tetap dilaksanakan pada 20 Desember 2020. Kepastian tersebut disampaikan setelah Kemendagri menyetujui pengajuan tanggal Pilkades yang diajukan Pemkab.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman, Budiharjo mengatakan kepastian penyelenggaraan Pilkades melalui e-voting ini berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual (zoom meeting) Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan.
Baca juga: Minggu Depan, Lahan Tol Solo-Jogja Mulai Diukur
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab mendapatkan izin untuk melaksanakan Pilkades 2020 dengan metode e-voting. "Setelah melaksanakan rekomendasi dari Dirjen Bina Pemdes untuk mendaftarkan terkait waktu pelaksanaan Pilkades setelah adanya penundaan. Kemudian kami memastikan kembali, jawabannya diizinkan,” jelasnya, Jum’at (16/10/2020) di Pendopo Parasamya Sleman.
Setelah mendapatkan izin, Budiharjo menyebut pihaknya akan segera melakukan koordinasi untuk menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara melalui metode e-voting. Kepastian pelaksanaan Pilkades ini tentu diimbangi dengan persiapan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Hal tersebut dinilai sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Baca juga: Viral Video Tips Usaha Pelihara Tuyul, Ini Maksudnya
“Protokol kesehatan yang optimal tentu harus dilaksanakan. Sleman sudah siap. Selain (3 M), kami juga siapkan fasilitas APD dan melaksanakan rapid test bagi seluruh petugas pemungutan suara Pilkades,” katanya.
Untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya penularan Covid-19, kata Budi, sejumlah strategi disiapkan. Di mana calon pemilih nantinya juga akan difasilitasi sarung tangan pakai habis. "Jadi dalam teknisnya, alat pemungutan suara tidak akan tersentuh secara langsung oleh calon pemilih. Tapi menggunakan sarung tangan pakai buang," katanya.
Selain itu, pemberian tinta setelah pemilih memberikan hak pilihnya tidak dilakukan dengan mencelup salah satu jarinya. Pola seperti itu diganti dengan pemberian tinta menggunakan cotton bud. "Jadi pakai cotton bud sekali pakai. Cotton bud dicelupkan di wadah tinta, setelah dipakai dibuang," jelas Budi.
Tidak kalah pentingnya, lanjut dia, soal rencana pelantikan Kades terpilih nantinya. Menurut Budi, Kades terpilih nanti akan dilantik tetap pada akhir Desember setelah Pilkades dilaksanakan. Alasannya, selain hasil pemilihan Pilkades bisa langsung terlihat dan diketahui di masing-masing TPS. "Kemudian diakumulasi di masing-masing TPS, tidak sampai 15 menit nanti bisa dilihat semua jumlah suaranya," katanya.
Jika terjadi sengketa saat penghitungan suara, katanya, Budi mengatakan hal itu tetap bisa dilakukan di waktu berbeda setelah proses Pilkades selesai. Hanya saja, kata Budi, sengketa yang muncul tidak akan memupus rencana pelatikan seluruh Kades terpilih. "Nanti sengketa itu ada waktunya sendiri. Kami juga masih belum memutuskan apakah pelantikan dilakukan dengan cara virtual atau hadir secara fisik," ujarnya.
Sebelumnya, Sekda Sleman Harda Kiswaya optimistis jika pelaksanaan Pilkades sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, 20 Desember. Sepanjang tidak ada force major atau kebijakan terbaru terkait pandemi Covid-19. "Pelaksanaan Pilkades 20 Desember mendatang itu sudah dalam perhitungan matang melibatkan KPU dan Bawaslu serta sesuai surat dari Kemendagri. Kami optimistis digelar sesuai jadwal," katanya.
Agar pandemi Covid-19 di Sleman tidak terus meningkat, Pemkab pun menyiapkan langkah-langkah konkret. Selain penegakan aturan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Pemkab juga terus memaksimalkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tujuh terdakwa kasus Little Aresha meminta dibebaskan. Tim penasihat hukum menilai para pengasuh menjalankan SOP yang ditetapkan manajemen daycare.
Harga BBM 10 November 2026 di Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo belum berubah. Simak daftar harga Pertalite, Pertamax hingga BBM diesel.
BMKG menyediakan informasi peringatan dini cuaca ekstrem, banjir rob, gempa, hingga tsunami. Potensi hujan dapat dipantau sampai tingkat kecamatan.
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Polresta Sleman menetapkan TM, 27, sebagai tersangka kasus dugaan penguasaan senjata tajam setelah mengejar polisi di Babarsari.
Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman meluncurkan inovasi Pemetaan Kompetensi Guru PAUD Berbasis Asesmen (Peta Migunani) untuk memetakan kompetensi pendidik PAUD