DPRD Sleman Awasi Penggunaan Dana APBD Terkait Pilkada 2020

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
05 November 2020 12:57 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN– DPRD Kabupaten Sleman akan mengawasi penggunaan dana APBD untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penggunaan APBD untuk kepentingan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati tertentu dinilai mencederai masyarakat.

Ketua Fraksi Gerindra Sodiqul Qiyar mengatakan Fraksi Gerindra akan mengawasi dan mengamati penggunaan dana APBD Sleman. Hal ini sesuai ketugasan Dewan untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Apalagi saat ini masyarakat Sleman sedang melaksanakan proses Pilkada.

"Sebenarnya pengawasan anggaran ini sudah melekat di masing-masing anggota Dewan. Hanya saja karena saat ini sedang digelar Pilkada, kami akan tingkatkan pengawasan untuk mencegah penggunaan APBD untuk kepentingan Pilkada. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi," katanya, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Pencairan APBD Perubahan 2020 di Bantul Terganjal Tanda Tangan Mendagri

Dia berharap penggunaan dana APBD tetap sesuai peruntukannya, yakni untuk kepentingan masyarakat. Hal ini penting agar program pemberdayaan dan pembangunan yang sudah dirancang untuk masyarakat Sleman tetap berjalan baik dan tidak dicederai untuk kepentingan paslon tertentu.

"Dalam menyusun APBD, kami bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pembangunan di Sleman. Jadi kami akan kawal ini supaya program dan kegiatan tepat sasaran, tidak ada penyimpangan apalagi digunakan untuk kepentingan paslon tertentu,” tegas Qiyar.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sleman Sukamto. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban setiap anggota Dewan untuk mengawal penggunaan APBD maupun dana pemerintah pusat lainnya yang dikucurkan untuk membantu penanganan Covid-19 bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Hadir Tiap Pekan, Pasar Gratis Bertekad Ringankan Beban Masyarakat DIY akibat Pandemi Covid-19

Jangan sampai, katanya, dana APBD dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada. "Memang harus begitu. Dana APBD yang sudah disepakati bersama harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Tak boleh untuk kepentingan Pilkada yang dapat menguntungkan paslon tertentu," tegas Sukamto.

Terpisah, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta juga meminta agar seluruh anggota Dewan untuk mengawal dan mengawasi penggunaan APBD. Ditegaskan Haris, dana APBD yang dikucurkan tidak digunakan untuk kepentingan Pilkada maupun Pilkades melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Sleman.

"Masyarakat Sleman saat ini selain menghadapi Pilkada juga akan menggelar Pilkades di beberapa desa. Keduanya akan digelar pada Desember mendatang. Kami sepakat agar seluruh anggota Dewan untuk ikut mengawasi penggunaan APBD agar tidak disalahgunakan," ucap Haris.

Sebelumnya, Sekda Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan APBD Sleman masih untuk penanganan Covid-19. Selain sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus yang dilakukan Pemkab Sleman. Kondisi tersebut dikarenakan kasus-kasus baru Covid-19 terus terjadi dan di Sleman mengalami peningkatan. "Anggaran terbesar masih untuk bidang kesehatan, setelah itu bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Hardo menyontohkan, pada bidang kesehatan Pemkab akan mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan tracing lebih banyak lagi. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Untuk infrastruktur, lanjut Hardo, Pemkab melanjutkan kegiatan pembangunan yang belum selesai. "Tapi tidak banyak untuk program infrastruktur ini karena sifatnya hanya meneruskan saja yang belum selesai dikerjakan," katanya.

Pemkab juga menyiapkan dana kebencanaan pada pos belanja tak terduga sebesar Rp57,6 miliar pada APBD Perubahan. Dana tersebut meningkat drastis dari APBD murni 2020 yang hanya sebesar Rp4,4 miliar.