Pilkada Bantul Dinilai Berjalan Lancar dan Sesuai Prokes

Harianjogja.com, BANTUL-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menilai proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 9 Desember 2020 lalu berjalan lancar, kondusif dan sesuai dengan protokol kesehatan, baik bagi penyelenggara pilkada, pemilih, maupun peserta pilkada.

Bawaslu mengapresiasi kepada semua pihak terutama penyelenggara pilkada yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa agar pilakda sesuai dengan protokol kesehatan. “Secara umum alhamdulillah berjalan cukup lancar proses pemungutan suara dan penghitungan suara dan sesuai protokol kesehatan,” kata Anggota Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi, saat dihubungi Kamis (10/12/2020).

Meski lancar, namun Bawaslu memberikan beberapa catatan selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di antaranya adalah adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang enggan mendatangi pemilih yang sedang isolasi mandiri karena Covid-19. Padahal setiap TPS sudah dibekali dengan baju hazmat.

Baca juga: Kemenangan Gibran di Depan Mata, Ini Hasil Resmi KPU Sementara

Untuk pasien Covid-19 di rumah sakit, kata Nuril, sudah dilayani dengan baik seperti di Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 (RSLKC) Bambanglipuro, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (RSPS), PKU Muhammadiyah Bantul, dan Rumah Sakit Nur Hidayah.

“Kalau yang di rumah sakit di layani. Tapi pemilih yang karantina mandiri di rumah ada beberapa tidak dilayani. KPPS tidak bersedia melayani karena tidak mau ambil risiko. Beberapa KPPS tidak berani karena merasa ketakutan,” ucap Nuril.

Namun demikian Nurl tidak menyebutkan KPPS mana saja yang enggan mendatangi pemilih yang karantina mandiri di rumah. Yang pasti, dia mengklaim ada beberapa TPS di beberapa kecamatan yang tidak mendatangi pemilih karantina mandiri.

Selain itu, Nuril juga menyoroti soal aplikasi Sirekap TPS. “Ada sedikit kendala setelah selesai ternyata aplikasi Sirekap ada sedikit kendala. KPPS upload data ada yang kendala sehingga mengisinya saat mengantarkan kotak di kecamatan,” ungkap Nuril.

Komisioner KPU Bantul Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, dan SDM, Musnif Istiqomah, tidak menampik ada beberapa kekurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, di antaranya soal kekurangan surat suara. Namun sudah teratasi dengan baik.

Baca juga: Para Kepala Daerah, Waspadalah terhadap Penipuan Atas Nama KPK!

Soal KPPS yang tidak mendatangi pemilih yang isolasi mandiri di rumah, Musnif meminta data TPSnya agar bisa dikonfirmasi langsung kepada KPPS. Sebab, menurut dia, selama ini KPPS sudah mendatangi langsung pemilih yang isolasi mandiri karena Covid-19 bahkan mendatangi langsung pasien Covid-19 di rumah sakit.

Musnif menegaskan KPPS tidak bisa mendatangi langsung pemilih sampai ke rumah-rumah selama tidak ada permintaan dari pemilih tersebut atau keluarganya untuk minta dilayani proses pemilihannya di rumah.

“Memilih dan tidak memilih itu pilihan. Jadi terhadap masyarakat yang isolasi mandiri selama keluarga melapor ke KPPS itu dilayani. Kalau tidak ada laporan tidak wajib mendatangi. Kalaiu tidak ada laporan kemudian datangi kan salah juga,” kata Musnif. Karena alasan itu Musnif meminta Bawaslu menunjukan TPS mana saja yang KPPSnya enggan melayani pemilih yang isolasi mandiri di rumah. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.