Hindari Agenda yang Memicu Kerumunan

Sebuah papan bertuliskan aksara jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia serta bahasa Jawa terpasang di kursi Pedestrian Malioboro, Kapanewon Danurejan, Jogja, Jumat (11/12/2020). Papan berisi imbauan untuk menjaga jarak saat duduk di tempat tersebut dimaksudkan agar wistawan mematuhi penerapan prokes. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
12 Desember 2020 16:07 WIB Lajeng Padmaratri Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah boleh saja mengklaim bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah sesuai protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19, tetapi tantangan belum usai. Perayaan dari pihak-pihak pemenang pilkada harus tetap diwaspadai agar tidak menimbulkan kerumunan dan pelanggaran prokes. Belum lagi, beberapa hari ke depan liburan akhir tahun juga tak kalah berpotensi memicu kerumunan.

Hasil monitoring tingkat kepatuhan prokes pelaksanaan Pilkada 2020 diklaim berada di atas 89%-96%. Data ini dilansir Satgas Penanganan Covid-19 saat pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah, Rabu (9/12/2020).

Umumnya, setelah pilkada, pasangan calon (paslon) yang memperoleh kemenangan berdasarkan hitung cepat (quick count) langsung mendeklarasikan kemenangannya. Dalam masa pandemi, paslon diharapkan tidak membuat deklarasi kemenangan yang dapat memicu kerumunan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti para paslon kepala daerah untuk tidak menggelar konvoi ataupun arak-arakan dalam rangka perayaan kemenangan di Pilkada 2020. Tak hanya kepada paslon tersebut, para pendukungnya juga diharapkan dapat menahan diri untuk tidak beramai-ramai melakukan selebrasi.

Dia mengimbau para paslon dan pendukung agar lebih baik menunggu keputusan resmi dari KPU. "Jadi tidak perlu euforia, tidak perlu deklarasi, tidak perlu konvoi-konvoi, tidak ada arak-arakan. Kemudian tunggu saja hasil resmi dari KPU. Tunggu hasil resmi dari otoritas yang berwenang," kata Tito, belum lama ini.

Mantan Kapolri ini mengingatkan masyarakat bahwa tahapan pilkada masih belum selesai. Setelah rekapitulasi suara, masih ada proses selanjutnya, dari penetapan paslon hingga kemungkinan adanya sengketa.

"Di tahapan-tahapan lanjutan ini, saya minta kepada semua pihak untuk tidak melakukan pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Apalagi yang berpotensi penularan Covid-19. Keselamatan rakyat yang nomor satu," ucap dia.

Senada, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengingatkan kondisi pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Itulah sebabnya dia meminta agar tidak adanya tahapan yang memicu kerumunan.

"Saya ingatkan bahwa masyarakat dan juga pasangan calon dilarang untuk melakukan pengerahan massa dalam Pilkada untuk merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar," ujar dia.

Prof. Wiku meminta Satgas Covid-19 di daerah untuk melanjutkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Saat ini, pandemi masih berlangsung dan potensi penularan masih tinggi, sehingga masyarakat harus terus menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

"Saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara Pilkada Serentak dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusifitas pilkada yang sudah berjalan dengan baik sampai seluruh rangkaian pilkada tuntas," ucap Prof. Wiku.

Antisipasi Liburan

Selain antisipasi lonjakan kasus pasca Pilkada, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat juga meminta pemerintah mengantisipasi terjadinya kerumunan massa selama rangkaian liburan akhir tahun. Dia menilai ledakan kasus positif Covid-19 yang berulang kali terjadi di Tanah Air seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi sejumlah langkah pengendalian yang dijalankan saat ini.

"Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi mencari-cari kesalahan pihak lain, karena penambahan kasus baru itu merupakan kesalahan bersama. Harus diakui kita belum mampu membuat masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, tren penambahan kasus baru yang terus meningkat harus dihadapi bersama dengan membangun kesadaran kolektif antara pemerintah dan masyarakat, bahwa Covid-19 masih menjadi ancaman yang serius. Ia berharap ada peran aktif dan keteladanan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik dalam menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mematuhi prokes.