Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, WONOSARI – Penanganan corona di Gunungkidul hingga sekarang sudah menelan anggaran Rp68,08 miliar. Jumlah ini dipastikan masih bisa bertambah karena penyebaran wabah masih berlangsung.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, untuk penangan corona, pemkab sudah mengalokasikan anggaran Rp71 miliar. Alokasi ini untuk pembiayaan di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, Dinas Sosial, BPBD dan Dinas Kesehatan.
BACA JUGA : Belum Tahu Kapan Pandemi Berakhir, Gunungkidul
Menurut dia, belum seluruh anggaran terserap karena hingga kini penyerapan masih di kisaran 95,34% atau terpakai Rp68,08 miliar. Hal ini berarti masih ada saldo sekitar Rp3,3 miliar yang tersimpan di masing-masing OPD. “Alokasi terbesar ada di dinas kesehatan yang nilainya mencapai Rp23,6 miliar,” kata Saptoyo kepada Harianjogja.com, Minggu (13/12/2020).
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran dalam penangaan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, untuk dinas sosial ada yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak. Sedangkan di BPBD ada yang digunakan untuk pembelian disinfektan, pengadaan masker hingga penyediaan fasilitas guna mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat.
Menurut Saptoyo, jumlah anggaran untuk penangan masih bisa bertambah. Hal ini tak lepas, penyebaran wabah yang hingga sekarang belum bisa dikendalikan. Ia pun tidak khawatir berkaitan dengan anggaran karena pemkab masih memiliki dana yang tersimpan dalam Belanja Tak Terduga.
BACA JUGA : Begini Kondisi Ruang Perawatan Pasien Covid-19
“BTT masih sekitar Rp68,4 miliar. Ini bisa digunakan untuk penanganan kedaruratan, salah satunya dampak dari corona,” katanya.
Ditambahkan dia, di awal munculnya wabah corona, pemkab diminta melakukan refocusing anggaran. Total anggaran yang berhasil dipindahkan mencapai Rp210 miliar dana dimasukan ke BTT. Meski demikian, sambung dia, pada saat pembahasan APBD Perubahan 2020, ada pengurangan sekitar Rp71 miliar untuk program kegiatan pembangunan.
“Jadi dana BTT yang tersedia hanya139,8 miliar,” kata Saptoyo.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dalam upaya penanganan corona. Untuk masalah anggaran tidak ada masalah karena masih memiliki anggaran sekitar Rp71 miliar di BTT.
BACA JUGA : Covid-19 di DIY Hari Ini: 84 Positif, 40 Sembuh
Dia tidak menampik anggaran yang tersimpan di BTT akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan miliki pemkab. Meski demikian, ia optimistis penyerapan bisa dioptimalkan karena dana bisa digunakan membeli vaksin untuk masyarakat.
“Ya kalau ada perintah membeli, kami siap dan dana BTT bisa digunakan. Jadi tidak ada masalah karena kami siap,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia tidak mengubah fungsi Kemendikti Saintek.
Pemerintah menegaskan tidak ada rencana melarang seluruh vape. Kajian hanya difokuskan pada penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika.
Pemkab Kulonprogo menggandeng UNY membuka program S2 jalur RPL bagi ASN yang dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Pemkot Jogja menargetkan seluruh reklame ilegal tuntas ditertibkan pada awal 2027. Satpol PP telah menertibkan 2.767 reklame insidental sepanjang 2026.
Kementerian Hukum menyiapkan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan perkara kekerasan seksual, pelindungan anak, dan pekerja migran.