Dana Cekak, Rencana Pembangunan Gedung DPRD Dibatalkan

David Kurniawan

Senin, 28 Desember 2020 - 14:57 WIB

Sunartono

Dana Cekak, Rencana Pembangunan Gedung DPRD Dibatalkan

Ilustrasi uang rupiah - Reuters

Harianjogja.com, WONOSARI – Rencana pembangunan gedung DPRD baru molor dari target yang ditentukan. Seharusnya pembangunan dimulai dilaksanakan di tahun depan, namun karena beberapa pertimbangan ditunda dan kemungkinan baru terlaksana di 2022.

Sekretaris DPRD Gunungkidul, Agus Hartadi mengatakan, untuk pembangunan gedung baru sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar. Meski demikian, hasil penyusunan DED diketahui untuk pembangunan secara menyeluruh membutuhkan anggaran sekitar Rp41 miliar. Adapun hasil keputusan bersama anggaran yang telah dialokasikan dicoret dan dialihkan ke Belanja Tak Terduga untuk penanganan corona.

“Bukan tidak jadi dibangun, tapi ditunda dan kemungkinan akan direalisasikan di 2022,” kata Agus kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Menurut dia, penundaan pembangunan bukan masalah karena hal tersebut merupakan solusi yang terbaik. Berdasarkan rapat badan anggaran ada beberapa opsi untuk pembangunan. Pertama pembangunan menggunakan dana pinjaman, namun skema ini tidak disetujui karena prosesnya lebih ribet. Adapun opsi kedua dengan cara menyisihkan anggaran hingga terkumpul nominal yang dibutuhkan untuk pembangunan.

“Ini juga ada kendala karena tidak tahu sampai kapan akan terlaksana,” katanya.

Agus mengungkapkan, opsi yang paling realistis adalah dengan skema pemangunan multiyears. Meski demikian, proses ini ada kendala karena pelaksnaan tidak boleh terlaksana dalam dua kepemimpinan bupati.

“Jadi anggaran di 2021 dicoret dialihkan untuk yang lain. Sedangkan untuk multiyears bisa terlaksana saat sudah bupati yang baru hasil pilkada,” katanya.

Ditambahkan dia, berdasarkan penyusunan DED dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, recananya gedung dewan baru memiliki tinggi empat lantai. “Ya nanti akan dilengkapi dengan lift serta ruang paripurna dibentuk seperti gedung teater sehingga tamu undangan bisa melihat dari atas,” katanya.

Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRKP Gunungkidul Agus Subaryanta membenarkan adanya penundaan pembangunan gedung DPRD. Menurut dia, penundaan lebih bersifat teknis terkait dengan skema pembiayaan hingga proses pembangunan selesai.

“Ya kalau sudah masuk anggaran, maka harus dilaksanakan tahun depan. Sedangkan dana yang ada tidak mencukupi untuk pembangunan secara menyeluruh,” katanya.

Agus menambahkan, untuk skema pembangunan masih menunggu kebijakan bupati baru yang terpilih hasil pilkada tahun ini. “Kami masih menunggu. Nanti kalau bersedia dengan skema multiyears, maka pembangunan bisa dimulai di 2022,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News