DPRD Kulonprogo Sahkan Raperda SPBE

Harianjogja.com, KULONPROGO—DPRD Kulonprogo menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Ruang Kresna, kompleks DPRD Kulonprogo, Senin (28/12).

Raperda inisiatif Dewan ini menjadi payung hukum bagi Pemkab Kulonprogo untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital. Ketua Pansus Raperda SPBE, Nur Eny Rahayu mengatakan salah satu tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan digital dari pemerintah untuk masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi, dan Kulonprogo sudah melakukan hal itu. Namun dalam pelaksanaannya perlu ada regulasi yang jelas agar penerapan di lapangan bisa tepat, cepat, efektif transparan dan akuntabel.

"Dengan pelayanan yang baik diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah dan negara bisa meningkat," kata Eny saat menyampaikan pendapat akhir Raperda SPBE, Senin.

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Eny menjelaskan raperda ini awalnya dinamai E-government. Namun dalam perkembangannya diubah menjadi SPBE. Perubahan itu menyesuaikan aturan Pusat. Adapun proses pembuatan raperda telah dilakukan dengan berbagai rapat internal pansus dan rapat kerja dengan OPD terkait. "Kami berharap raperda ini bisa memberikan manfaat kepada pelayanan publik di Kulonprogo," ucapnya.

Bupati Kulonprogo, Sutedjo dalam penyampaian pendapat akhir mengatakan Pemkab telah menyetujui raperda ini untuk ditetapkan menjadi perda. Menurutnya, rancangan ini hadir seiring munculnya tantangan pemerintah daerah dalam merespon perkembangan zaman yang serba digital.
"Apalagi dinamika Kulonprogo dengan hadirnya bandara menuntut pemkab untuk memberikan layanan yang cepat efektif dan efisien. Dalam rangka itulah dibuat perda ini dengan harapan Kulonprogo bisa menyelenggarakan pelayanan digital yang optimal," ujarnya.

Sutedjo berharap raperda ini bisa mempermudah penentuan kebijakan terkait dengan pelayanan digital serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik secara luas.