Bantuan Sosial Tunai Dianggap Tepat

Harianjogja.com, JOGJA– Adanya kebijakan bantuan sosial tunai (BST) di masa pandemi Covid-19 dinilai langkah yang tepat.

Menurut Kepala Social Developmemt Studies Centre (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Hempri suyatna, kebijakan ini meminimalkan potensi-potensi korupsi bantuan sembako seperti sebelumnya.

“Namun yang memang menjadi pekerjaan rumah juga adalah sejauh mana program ini digunakan untuk membantu masyarakat untuk bisa tetap eksis dan survive di era pandemi. Oleh karena itu harus ada pengawasan agar bantuan ini jangan sekadar untuk hal-hal yang sangat konsumtif misalnya rokok,” kata Hempri saat dihubungi secara daring pada Selasa (5/1/2020).

Baca juga: Langgar Prokes, Kafe dan Warung Burjo di Concat Ditutup Petugas

Selain itu, validasi data juga perlu disiapkan dengan matang. Jangan sampai ada BST yang salah sasaran atau dobel. Hempri berharap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah valid dan update dari kota dan kabupaten. “Harus ada evaluasi secara periodik sehingga ditahap selanjutnya sudah bisa diperbaiki,” kata Hempri.

Apabila merujuk pada bantuan uang tunai sebelumnya-sebelumnya, hal ini rentan menjadi politis. “Mudah-mudahan di tahun 2021 ini, karena bukan tahun politik, jadi tidak ada politisasi [BST],” kata Hempri yang juga merupakan dosen Fisipol UGM.

Selanjutnya, Hempri tidak mempermasalahkan jumlah BST yang berkisah Rp300.000 lantaran sifatnya yang stimulan. Namun dia lebih menyorot bantuan ini sebagai komitmen dari pemerintah, khususnya di masa pandemi Covid-19. “Apalagi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 ini kan berbeda juga dengan APBN 2020, karena pemasukan-pemasukan negara juga berkurang, misal dari sektor devisa pariwisata,” katanya.

Hempri berharap masyarakat memandang BST ini sebagai stimulan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. “Semoga stimulan ini juga menjadi jaring pengaman sosial di era pandemi dan memacu masyarakat tetap produktif,” kata Hempri.

Sebelumnya Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial (bansos) ke sejumlah daerah termasuk DIY pada awal Januari 2021. Dari tiga jenis bansos yakni BST, program sembako, dan program keluarga harapan (PKH), DIY mendapat Rp155 miliar.

Baca juga: Sejumlah Sekolah di Sleman Ini Dinilai Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka dengan Prokes

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan pemberian bansos kali ini merupakan tahap pertama di tahun 2021. Penyaluran dilakukan melalui perbankan dan kantor pos. “Bantuan ini terus diberikan untuk empat kali,” ujarnya kepada wartawan seusai mengikuti Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021 secara daring dari kompleks Kantor Gubernur DIY, Senin (4/1/2020).

Semua jenis bantuan akan diberikan berdasarkan data nama dan alamat penerima. Tahapan verifikasi pun sudah dilakukan. “Saya berharap tidak ada yang [diberikan] double. Kami kan juga punya data yang sudah diverifikasi dari tahun kemarin, tapi mungkin untuk tahun ini data sudah diperbarui,” katanya.

Jumlah penerima bansos untuk masing-masing jenis meliputi PKH 196.232 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program sembako ada 353.434 KPM, dan BST ada 120.787 KPM. Jumlah nominal ketiga bansos ini sebesar Rp155.792.075.000.

Pendistribusian bansos BST melalui kantor pos diantar langsung ke KPM. Sementara program sembako dan PKH melalui bank himbara yang meliputi BNI, BRI dan Mandiri. Secara nasional, ada sekitar 38,8 juta penerima tiga bantuan ini, dengan rincian, PKH diberikan pada 10 juta KPM, Program sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan BST untuk 10 juta KPM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News