Penerapan WFH Perkantoran, Tak Ganggu Layanan Publik

Harianjogja.com, WONOSARI – Sejumlah perkantoran di Gunungkidul mulai menerapkan work from home selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya terlihat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Handayani.

Direktur Utama Perumdam Tirta Handayani, Toto Sugiharto mengatakan, kebijakan WFH mulai dilaksanakan mulai Senin (11/1/2021) atau kemarin. Meski ada kebijakan separuh karyawan bekerja di rumah, ia memastikan layanan tidak ada gangguan karena bisa dikerjakan oleh sebagian pegawai yang masuk di kantor.

BACA JUGA : Perkantoran di DIY Bersiap WFH 50%

“Tetap berjalan seperti biasa karena bisa saling gantian sesuai posisi. Misal, ada kasis yang tidak masuk digantikan dengan pegawai lain yang mendapat jatah masuk ke kantor,” katanya kepada Harianjogja.com, Senin.

Untuk kegiatan produksi dan pemeliharaan juga dilakukan kebijakan WFH. Namun pada saat ada kerusakan yang mengganggu operasional, maka petugas harus disiap dipanggil sewaktu-waktu untuk melakukan perbaikan sehingga layanan di masyarakat tidak terganggu. “Meski WFH, tapi kalau sewaku-waktu ada panggilan harus datang untuk melakukan perbaikan agar layanan tetap lancar,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Gunungkidul, Agus Priyanto mengatakan, untuk perkantoran di lingkup pemkab sudah menerapkan 50% WFH. Adapun teknis dalam pelaksanaan diatur oleh masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA : Klaster Perkantoran Bermunculan, Pemda DIY Tak Mau 

Untuk pelaksanaan, Satpol PP akan melakukan pengawasan. Hanya saja, untuk teknis maupun personel yang diterjunkan masih menunggu koordinasi internal. “Yang pasti akan kami awasi, tapi untuk personel masih harus kami rapatkan dulu. Malam ini [kemarin] kami juga akan lakukan pengawasan  terhadap kepatuhan masyarakat di lapangan,” katanya.