Pendidikan & Akses Kesehatan Difabel Perlu Jadi Perhatian Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA—Perhelatan dua tahunan organisasi difabel dari seluruh Indonesia, Temu Inklusi #4, berakhir pada Kamis (14/1/2021). Acara puncak yang digelar secara virtual dan melibatkan sejumlah pejabat nasional seperti Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin dan Menteri Sosial, Tri Rismaharani, merekomendasikan 14 poin yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk penguatan difabel.

Direktur Utama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Suharto menjelaskan 14 poin penting ini diperoleh dari serangkaian acara Temu Inklusi yang diselenggarakan sejak September tahun lalu. Rekomendasi ini harapannya bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk bisa memberikan akses dan pemberdayaan kepada kelompok difabel.

"Dialog Indonesia inklusif ini merupakan puncak acara Temu Inklusi yang selama ini sudah dilakukan. Kegiatan ini merupakan aspirasi dari rekan rekan difabel yang ada di Indonesia. Mendiskusikan kemajuan dan perlindungan hak hak disabilitas apa tantangan dan capainnya dan perbaikan kedepan," Kamis (14/1/2021).

Dari 14 poin rekomendasi tersebut, yang paling mendesak untuk menjadi perhatian pemerintah ada di sektor pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan masih terbagi dua, antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusif, mestinya dikotomi ini tidak ada, sehingga semua difabel bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Poin kedua yakni akses kesehatan. Ia menilai selama ini banyak difabel yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini karena kurangnya kepedulian dari para tenaga kesehatan dan juga aksesibilitas yang masih minim.

"Misalnya, alat bantu kita impor dari luar negeri dan mahal. Misalnya untuk difabel netra di atas Rp10 juta. Gimana ke depan, Indonesia bisa produksi sendiri. Ini sangat mugkin untuk memproduksi di dalam negeri sendiri," katanya

Poin ketiga terkait pandemi covid-19 yang membuat kelompok difabel terdampak cukup besar. Menurut catatan SIGAB, dampak pandemi Covid-19 menggerus pendapatan para kelompok difabel. "Difabel sangat terdampak, selama ini banyak difabel kerja di sektor informal. Ini banyak terdampak selama covid ini. Difabel mengalami penurunan pendapatan 50-80 persen," ujar Suharto.

Harapannya, jaminan sosial yang selama ini sudah dikeluarka8n pemerintah bisa juga menyentuh difabel. Sebab, jaminan sosial yang ada selama ini belum ada yang khusus menyasar kelompok difabel. Sejumlah rekomendasi lainnya diantaranya menyoroti sektor pendataan difabel, pemenuhan HAM untuk psikosiosial, pengarusutamaan gender dan disabilitas, ketenagakerjaan dan lainnya.

Wakil Presiden Ma’aruf Amin menuturkan desa sebagai pemerintahan terdekat juga bisa menjadi sasaran desa inklusi. Pemerintah melalui Kemendes, telah keluarkan panduan fasilitas desa inklusi. Inklusi dari desa diharapkan semua pihak bisa berperan dan membantu memberikan edukasi kesadaran semua masyarakat akan pentingnya perlindungan hak hak difabel.

“Kedepan, akses pendidikan, kesehatan dan seua akses kehidupan bisa terbuka lebar dan membentuk ekosistem yang ramah utuk bisa menerima difabel menjadi bagian dari masyarakat dan mendapatkan potensi yang sama,” kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.