Panjang Jalan Rusak Berat di Sleman Capai 45,10 Kilometer

Harianjogja.com, SLEMAN—Pandemi Covid-19 selama 2020 sangat berdampak pada perbaikan jalan di Sleman. Dari 699,50 kilometer (km) panjang ruas jalan kabupaten, hingga kini masih ada 6,45% atau 45,15 km yang rusak berat. Kondisi tersebut nyaris sama dengan data 2019, di mana panjang jalan rusak berat mencapai 45,10 km.

Adapun kondisi jalan yang rusak ringan tahun lalu tercatat 38,20 km (5,46%), turun dibandingkan sebelumnya sepanjang 38,35 km (5,48%). Sebelum pandemi Covid-19, Pemkab Sleman mampu membangun jalan baru antara 25 hingga 30 km.

Terkait data tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Achmad Subhan menjelaskan pada 2020 pemerintah melakukan kebijakan rasionalisasi anggaran. Refocusing anggaran dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19. Hampir semua rencana program kegiatan fisik ditunda.

"Termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Bina Marga. Jalan-jalan yang rusak berat paling banyak berada di jalur evakuasi," katanya, Kamis (28/1/2021).

Rencana perbaikan sejumlah jalan tidak terealisasi sehingga panjang jalan yang rusak berat pun urung diperbaiki. Akibatnya, target pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tidak dapat tercapai. "Tahun ini kami tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Tahun ini ada tujuh ruas jalan yang akan diperbaiki, meliputi ruas Karang Kalasan-Salakan sepanjang 0,9 km; ruas Kemusuh-Seyegan sepanjang 0,8km; ruas Ledoksari-Nglengkong sepanjang 0,9 km; ruas Nandan-Krikilan sepanjang 0,9 km; ruas Sumber-Kwayuhan sepanjang 0,9 km; dan Ruas Jalan Watuadeg-Plosorejo sepanjang 0,9 km.

"Rencana perbaikan semua ruas jalan yang tahun lalu ditunda akibat refocusing anggaran bakal diperbaiki tahun ini. Saat ini kami menyiapkan berkas sebelum dilelang," katanya.

Kepala DPUPKP Sleman, Taupiq Wahyudi menjelaskan hasil rasionalisasi anggaran tahun lalu berdampak pada banyaknya kegiatan pembangunan yang tertunda. Dia mencontohkan tahun lalu DPUPKP Sleman mendapat alokasi anggaran Rp414,8 miliar, namun setelah dirasionalisasi sebesar Rp233,6 miliar, anggaran revisi yang dilaksanakan DPUPKP hanya sebesar Rp181,2 miliar.

Untuk Bidang Bina Marga, dari 105 paket hanya 21 paket yang dapat dikerjakan. Adapun di Bidang Cipta Karya, dari 65 paket yang diusulkan, sebanyak 52 paket dapat dikerjakan. Begitu juga dengan Bidang Sumber Daya Air, dari 195 paket yang disediakan hanya dua paket yang bisa dikerjakan. Pemangkasan program tahun lalu, juga dialami Bidang Perumahan, dari 71 paket hanya 34 paket yang direalisasikan. "Tahun ini kami mengelola sekitar Rp247 miliar untuk berbagai program pembangunan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News