Mako Brimob Gunungkidul Mulai Dibangun, Ditarget Rampung Desember
Mako Brimob Polda DIY di pesisir Gunungkidul mulai dibangun. Sebanyak 18 rumah dinas ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Angka kemiskinan Gunungkidul pada 2020 naik dari 16,61% menjadi 17,07%. Pandemi Covid-19 diduga kuat menjadi penyebab bertambahnya keluarga miskin di Bumi Handayani.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan sudah menerima data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan angka kemiskinan pada 2020.
Jumlah itu, kata dia, naik sekitar 0,46% dibandingkan dengan angka kemiskinan pada 2019 sebesar 16,61%.
“Memang ada pertambahan jumlah keluarga miskin, hal tersebut dapat diihat dari data BPS tentang angka kemiskinan pada 2020. Dibandingkan dengan angka di tahun sebelumnya memang ada kenaikan,” katanya kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).
Sri Suhartanto mengatakan, naiknya angka kemiskinan di Gunungkidul tidak lepas adanya pandemi Covid-19. Pada saat disurvei menunjukan indikator yang penurunan pendapatan sehingga berpengaruh terhadap hasil survei. “Survei dilakukan pada saat masa pandemi Covid-1. Jadi, ikut berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan di Gunungkidul,” katanya.
Menurut dia, Pemkab Gunungkidul tetap berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan. Sebagai contoh beberapa program telah disiapkan tahun ini. Salah satunya dengan pemenuhan layanan kesehatan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin. Selain itu, ada juga program perbaikan rumah tak layak huni pencegahan stunting, setop buang air besar sembarangan dengan program jamban sehat, pembangunan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
“Untuk upaya pengentasan kemiskinan juga ada program dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat hingga bantuan sosial lainnya tetap dilanjutkan ke masyarakat,” katanya.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sekaligus Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. Menurut dia, program penurunan angka kemiskinan meleset dari target karena awalnya ingin menurunkan menjadi 15%.
Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 membuat rencana yang telah disusun tidak berjalan dengan baik hingga akhirnya berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan.
Meski ada kenaikan angka kemiskinan, Immawan mengaku masih bisa bersyukur karena peningkatan di Gunungkidul termasuk yang terendah di DIY. “Kami [Kabupaten Gunungkidul] kurang dari 0,5 persen [kenaikan angka kemiskinannnya]. Sedangkan yang lain ada yang satu persen,” katanya.
Meski ada peningkatan angka kemiskinan di akhir masa jabatan, Immawan mengakui bahwa tidak ada yang gagal dalam upaya pengentasan. Menurut dia, selama menjabat bersama dengan Bupati Gunungkidul, Badingah angka kemiskinan sudah banyak berkurang karena dulu sempat di atas 20%.
“Kami tidak gagal. Memang di tahun akhir ada peningkatan, tapi itu disebabkan karena bencana non alam dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap jumlah keluarga miskin,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mako Brimob Polda DIY di pesisir Gunungkidul mulai dibangun. Sebanyak 18 rumah dinas ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026.
Warga Padukuhan Karang, Tuksono, Kulonprogo, kembali memprotes tambang pasir Sungai Progo. CV BKS menyebut seluruh perizinan telah lengkap.
Jenazah Sukarman, kru KM Arupadatu I, tiba di Soetta dari Bengkulu dan langsung dibawa ke rumah duka di Pandeglang.
Harga BBM hari ini 24 September 2026 masih mengikuti penyesuaian awal September. Pertamax tetap Rp15.950 per liter.
Bank Indonesia mempertahankan BI Rate 5,75% pada September 2026. Stabilitas rupiah dan tekanan pasar keuangan global menjadi pertimbangan utama.
Pendapatan transfer DIY turun Rp583,77 miliar pada perubahan APBD 2026. DPRD meminta PAD diperkuat tanpa menambah beban masyarakat.