UN Ditiadakan Tahun Ini, Begini Langkah Pemkot Jogja
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Idi, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Selasa (17/3/2020). - ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas.\\n Harianjogja.com, JOGJA--Ditiadakannya Ujian Nasional (UN) tahun ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, mengalihkan keputusan kelulusan siswa ke otoritas sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, Budi Asrori menyatakan sebagai mana yang telah diputuskan pusat, maka di Kota Jogja UN pun tidak diselenggarakan.
Selanjutnya perihal kelulusan siswa dikembalikan ke masing-masing sekolah. Skema ini bukan pertama kalinya, melainkan sama dengan kelulusan siswa tahun sebelumnya yakni 2020. "Kelulusan siswa diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, sama halnya seperti tahun 2020," terangnya pada Jumat (5/2/2021).
BACA JUGA: Arak Bali Sekarang Punya Hak Paten
Kriteria kelulusan siswa selanjutnya ditentukan sekolah berdasarkan nilai rapor dan juga hasil penugasan. Budi menjelaskan, sekolah diperbolehkan untuk menggelar ujian sekolah baik secara daring maupun luring. Mekanisme ini pun serupa seperti yang digunakan tahun lalu.
Dituturkan Budi, sebenarnya peniadaan UN bisa berdampak pada skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Meski tak ditampik Budi jika UN dan PPDB merupakan dua hal yang berbeda. Kajian skema PPDB tahun ajaran 2021/2022 masih dilakukan. Koordinasi dengan Disdikpora DIY dan kabupaten lain pun tengah dijajaki perihal penyelenggarakan PPDB tahun ini.
Pasalnya Budi menjelaskan pelaksanaan PPDB harus menggunakan parameter yang terukur, spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan di suatu wilayah. Pada aspek parameter misalnya, tiap daerah harus sama dan kredibel. "Skema PPDB masih nanti namun sudah kita mulai kaji, harapannya nanti ada parameter yang terukur. Apalagi jarak wilayah seperti Kota Jogja, Bantul dan Sleman relatif tidak ada perbatasan yang ekstrem," tuturnya.
