Begini Upaya Menjadikan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia

Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan DJK Kemendikbud RI Judi Wahjudin (tengah) dalam Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program yang diselenggarakan oleh BPNB DIY di Hotel Harper pada Selasa (9/2/2021). Acara ini berlangsung dari 9-11 Februari 2021. - Harian Jogja/Sirojul Khafid
10 Februari 2021 22:27 WIB Sirojul Khafid Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (DJK Kemendikbud RI) akan prioritaskan jalur rempah sebagai warisan budaya pada tahun ini. Langkah ini merupakan upaya agar jalur rempah masuk nominasi warisan budaya dunia United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada 2024.

Menurut Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan DJK Kemendikbud RI, Judi Wahjudin, jalur rempah menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Dia mengatakan banyak orang yang memberi stigma negatif pada rempah apabila menghubungkan pada masa kolonial. “Apabila kita melihat sebelum masa kolonial, rempah tidak hanya tentang komoditas, tapi juga tentang politik, kesehatan, budaya, religi, diplomasi, tokoh, dan lainnya,” kata Judi di sela-sela Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY di Hotel Harper, Jogja, Selasa (9/2/2021) malam.

Usaha mendorong jalur rempah sebagai nominasi warisan budaya dunia dengan menggelar beberapa acara. Salah satunya membuat kegiatan di jalur rempah Dewa Ruci di 13 titik tahun 2021 ini.

Selain jalur rempah, program prioritas lain seperti desa kebudayaan. Tujuannya untuk mendorong potensi budaya menjadi kekuatan tiap desa. “Budaya tidak hanya seperti tari, tapi juga bisa [model] bertani, sejarah, dan lainnya,” kata Judi. “Di dana desa juga ada slot untuk kebudayaan. Jangan sampai semua [pendaan] untuk [biaya] bangunan fisik.”

Prioritas lainnya berupa kanal budaya yang meliputi film, musik, dan media. Saat ini, semua kegiatan yang ada di dinas kebudayaan akan menjadi output sebuah konten. Tentu dengan adanya standar kualitas dan kurasi tertentu.

Hal yang tidak kalah penting juga terkait masyarakat adat. Pemerintah akan memberikan advokasi bagi masyarakat adat, termasuk dalam bentuk pendampingan. “[Pemerintah akan menjamin masyarakat adat] di sekolah diterima dengan guru khusus, rapot bisa disesuaikan, Kartu Tanda Penduduk juga disesuaikan,” kata Judi.

“Harusnya siap menerima saudara kita yang masih menganut warisan leluhur.”

Sementara itu prioritas terakhir yaitu  pekan kebudayaan nasional. Hal ini meliputi pendampingan pada pelaku kebudayaan dalam urusan persiapan, sertivikasi, dan lainnya.

Judi berharap semua pihak bisa saling bahu-membahu dalam menjalankan program kebudayaan. Program kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri, namun harus berasal dari kerjasama lintas sektor. “Mengajak semua pihak pemerintah maupun komunitas dan pelaku kebudayaan untuk sama-sama memajukan kebudayaan dengan gotong royong. Jadikan pandemi sebagai peluang dan tantangan. Kebudayaan bisa menjadi lilin dan spirit bagi masyarakat untuk tetap eksis, hidup bersama, guyub, dan mudah-mudahan bisa mendukung solusi yang ada selama pandemi ini,” katanya.

Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program berlangsung dari 9-11 Februari 2021. Judi memberikan apresiasi kepada Kepala BPNB DIY dan jajarannya. “Pesertanya bagus, tidak hanya Unit Perangkat Daerah (UPD), tapi juga komunitas dan pelaku kebudayaan,” kata Judi.

Kepala BPNB DIY Dwi Ratna Nurhajarini menyatakan rapat ini diikuti oleh lebih dari 90 peserta. Sebanyak 28 orang (10 perwakilan dari komunitas budaya) hadir di tempat. Sisanya mengikuti secara virtual.

Ada tiga provinsi yang tergabung dalam acara yaitu DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “[Acara ini] rutin terselanggara, untuk bisa melihat apa sih yang bisa dilaksanakan bersama. Ada banyak hal yang bisa dikoordinasikan, disinkronkan kegiatan agar kemajuan kebudayan bisa lebih tepat tercapai dan tidak sendiri-sendiri,” kata Ratna.

Rapat ini nantinya juga untuk memperjelas kerja sama dan jobdesc masing-masing lembaga. Hal ini penting agar kolaborasi semakin kuat dan sinkron satu sama lain. “Untuk bermitra dengan pihak provinsi dan pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan nanti akan bisa menjadi rencana aksi bersama,” kata Ratna.