Gen Z, AI, dan Pemangkasan Anggaran Perpusnas Jadi Tantangan Literasi
Pemangkasan anggaran Perpusnas 2026 dan perkembangan AI dinilai UMY menjadi tantangan besar bagi budaya membaca dan literasi masyarakat.
Sejumlah pengurus DPW PKS DIY termasuk dari kalangan wanita, Minggu (14/2/2021). /Ist-dok
Harianjogja.com, JOGJA-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY mulai menempatkan kader perempuan mendudukan sejumlah jabatan strategis di internal kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Partai yang dikenal jarang memunculkan kader perempuan di garda terdepan ini mau tidak mau harus mematuhi terkait 30% keterwakilan perempuan dalam politik.
Kepengurusan DPW PKS DIY dilantik secara virtual oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Minggu (14/2/2021. M. Agus Mas\'udi secara resmi menjadi Ketua DPW PKS DIY periode 2020-2025 yang menggantikan Darul Falah. Adapun keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan strategis antara lain Dwi Nur Aini sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Ekantini Puji Basuki untuk bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Sumaryatin untuk bidang Jaringan Usaha.
Selain itu masih ada 10 perempuan lain yang masuk dalam pengurus DPW PKS DIY. Sedangkan untuk pengurus Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DIY ada tujuh perempuan, dua di antaranya menjadi ketua bidang. "Keterwakilan perempuan sudah 30 persen masuk kepengurusan, ini amanat konstitusi," kata Agus Mas\'udi.
Baca juga: Kisah Gus Miftah Pernah Ditodong Senjata saat Salat di Sarkem Jogja
Tak sekedar memenuhi amanat tersebut, Mas\'udi memastikan kader perempuan yang dipilih berkompeten di bidangnya. Sehingga mereka ditempatkan di sejumlah posisi strategis. Harapannya kader perempuan yang banyak di tempatkan di bidang ekonomi terutama UMKM, mampu menjadi penggerak dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di DIY yang penanganannya menjadi sorotan PKS.
"Kami menaruh harapan kepada srikandi yang menjadi ketua bidang di DPW PKS bisa memperkuat jaringan ekonomi di tengah masyarakat melalui UMKM. Serta memberikan masukan yang tepat kepada pembuat kebijakan. Saat pandemi banyak masyarakat berusaha bangkit melalui usaha kecil-kecilan dari level keluarga," ujarnya.
Baca juga: Pembatasan di Perbatasan Kulonprogo, 287 Kendaraan Terjaring Aparat
Kabid Pemberdayaan Jaringan Usaha DPW PKS DIY Sumaryatin menyatakan pihaknya mulai menyiapkan sejumlah program dalam berkontribusi pemulihan ekonomi dengan berangkat dari kader. Salah satunya fokus memberikan pendampingan UMKM yang banyak terdampak pandemi. Adanya bantuan tunai serta bentuk program dari pemerintah dalam memulihkan ekonomi memang layak diberikan dukungan. Namun data sasaran penerima harus diperbarui sehingga lebih tepat ke penerimanya.
"Jadi yang sekiranya masih bisa jalan sebaiknya diberikan bantuan dalam bentuk program. Tetapi yang sama sekali terhenti akibat pandemi, memang layak diberikan bantuan tunai," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemangkasan anggaran Perpusnas 2026 dan perkembangan AI dinilai UMY menjadi tantangan besar bagi budaya membaca dan literasi masyarakat.
Harga minyak dunia turun dinilai menjadi peluang pemerintah membenahi subsidi BBM, memperkuat stok, dan meningkatkan perlindungan masyarakat rentan.
Mendes Yandri Susanto menegaskan isu Kopdes Merah Putih menutup warung kelontong dan melarang berdagang dalam radius 2 kilometer adalah hoaks.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan penggunaan izin usaha perusahaan pergadaian atas nama Perusahaan Perseroan (Persero)
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan bioetanol untuk mendukung penerapan E10 pada 2027 tanpa membebani konsumen dan tetap menguntungkan petani.
BPBD Bantul telah menyalurkan 436.500 liter air bersih kepada 3.287 warga terdampak kekeringan selama musim kemarau hingga 3 Agustus 2026.