Berkunjung ke Kepatihan, Anggota DPR Sorot Klaim RS dan Insentif Nakes

Ilustrasi. - Freepik
16 Februari 2021 08:47 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, DANUREJAN--Pemda DIY menerima kunjungan Komisi IX DPR RI, di Kantor Gubernur DIY, Senin (15/2/2021). Dalam kesempatan ini, Komisi IX berkoordinasi dengan sejumlah mitra di daerah untuk memastikan penanganan dan pelayanan terkait covid-19 berjalan dengan baik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menuturkan sejumlah persoalan yang menjadi catatan diantaranya klaim rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang belum lancar dikarenakan beberapa faktor salah satunya administratif.

Ia melihat dalam pemberian insentif nakes, masih banyak yang belum dibayarkan. Sementara pada klaim rumah sakit selain untuk pemanganan covid-19, ia juga mendorong agar kelahiran bayi juga bisa diklaimkan di BPJS Kesehatan.

BACA JUGA : Pemangkasan Insentif Nakes Dinilai Tidak Manusiawi

"BPJS Kesehatan surplus Rp18,7 triliun, kami melihat ada juga yang harusnya dibayarkan terkait misal bayi baru lahir harusnya jadi perhatian. Insentif nakes ada banyak yang belum dibayar. Kami memastikan di DIY bisa dibayar," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Komisi IX juga akan meninjau perkembangan GeNose sebagai alat testing covid-19 yang dikembangakan oleh UGM. Ia mengungkapkan Kementerian Kesehatan akan membantu sertifikasi WHO agar GeNose bisa digunakan di level internasional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan terkait sejumlah persoalan di atas, menurutnya selain administratif juga disebabkan aplikasi yang belum tertib. Meski demikian sejumlah kendala itu sudah dalam proses untuk diselesaikan.

BACA JUGA : Kemenkeu Sudah Salurkan Insentif Tenaga Kesehatan

"Kami lihat hal-hal yang belum tertangani, mungkin disebabkan aplikasi yang belum tertib dan sebagainya, klaim rumah sakit, insentif nakes, tadi juga sudah berproses menuju penyelesaian yang tuntas," katanya.