Dua Pekan PPKM, Kesadaran Warga di Bantul Masih Perlu Ditingkatkan

Pedagang di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid) sedang menutup tempat usahanya pada Kamis (14/1/2021) sekitar pukul 19.30 WIB. - Harian Jogja/Sirojul Khafid\\r\\n
22 Februari 2021 05:17 WIB Catur Dwi Janati Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL - Dua pekan berlangsung, aspek menghindari kerumunan menjadi salah satu ihwal yang belum dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat. Pengawasan terstruktur dari Satgas tingkat Kabupaten hingga ke kawasan mikro nampaknya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan PPKM mikro dapat berjalan maksimal.

Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta menyebutkan selama dua pekan berlangsung sebagian sasaran masih memerlukan pengawasan Satgas di wilayah. Yulius menilai sejauh ini ketaatan warga dalam pelaksanaan PPKM mikro sebagian didasari marena keberadaan petugas bukan karena kesadaran.

"Sepertinya ketaatan prokes atau pun intruksi dikarenakan adanya petugas atau aparat. Kita berharap pelaksanaan PPKM ini menjadi pola hidup kesadaran masyarakat bukan karena ada petugas atau aparat. Tetapi karena kebutuhan bersama dalam upaya pengendalian Covid-19 terutama di tingkat mikro," terang Yulis Minggu (22/2/2021).

Berdasarkan keterangan Yulius, aspek yang masih sering dilanggar dalam pelaksanan PPKM mikro ialah masyarakat yang belum maksimal dalam menghindari kerumunan baik ditempat umum, hajatan atau pun kegiatan sosial masyarakat.

"Perlu dilakukan upaya bersama dalam melakukan pengawasan mobilitas masyarakat terutama di skala mikro. Karena petugas sangat terbatas untuk bisa pantau secara kewilayahannya kecil sesuai dengan skala zona masing-masing baik untuk pencegahan, pengendalian dan pembinaan," tegasnya.

Sementara itu, rencana vaksinasi tahap kedua yang menyasar pelayan publik kian dekat dengan dilakukannya sejumlah pendataan. Juru Bicara Pengelolaan Vaksin Covid-19 Bantul, Abednego Dani Nugroho menyebutkan calon penerima vaksinasi di data masing-masing OPD terkait dengan Sekretaris Daerah sebagai leader. "Leader-nya adalah Sekda, dan surat edaran Sekda untuk memberikan data [calon penerima vaksin]. Data dikirim via email ke Dinkes dan Disdukcapil, kemudian verifikasi, kirim ke Pusdatin Kemenkes," terangnya.

Abednego menuturkan jika secara teknis pendataan dilakukan masing-masing OPD terkait. Misalnya calon penerima vaksinasi daei kalangan pedagang pasar akan didata oleh Dinaa Perdagangan. Hingga saat ini, Abednego menyebutkan data calon penerima vaksin yang telah terkumpul dari kriteria pelayan publik di Bantul mencapai 28.912 orang.