Big Data untuk Keberpihakan pada UMKM

RB Dwi Wahyu B, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY
27 Februari 2021 06:17 WIB Media Digital Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, sekaligus motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah.

“Perhatian pada pengembangan sektor UMKM memberikan makna tersendiri, karena mampu menekan angka kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM juga dipahami sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah,” kata Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang membidangi sektor perindustrian dan perdagangan, RB Dwi Wahyu B Kamis (25/2).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY ini mengatakan dalam era industri 4.0. ini, sebuah keniscayaan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi berbasis Big Data.

Big Data merupakan  mekanisme digital yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang bervolume besar, cepat berubah, variatif, dan kompleks, sehingga penggunanya dapat mengambil keuntungan yang besar. Pada akhirnya pola ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis.

Prinsip rancangan dalam sistem Big Data akan membantu UMKM dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario dalam revolusi industri 4.0, seperti, interoperabilitas, transparansi informasi, bantuan teknis, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, menurut Dwi Wahyu, Big Data penting untuk disinkronisasi antara Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal ini dilakukan agar ketika mengambil kebijakan tidak tumpang tindih. “Misalnya saat memberikan pelatihan bagi UMKM maupun pemberian hibah,” ujarnya.

Ia mengatakan UMKM harus menjadi profesional, produktif, kreatif dan be entrepreneurial. Selanjutnya para pelaku UMKM era 4.0 juga dituntut untuk lebih diarahkan untuk melihat peluang digital, sehingga dapat menyasar pasar yang lebih luas.

Perlu dicatat data dari Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi. Untuk itu, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk menata kembali pola pengelolaan UMKM sebagai penopang perekonomian DIY.

Dwi menyebut perkembangan teknologi dapat menciptakan sumber daya murah, berlimpah, dan berkelanjutan. “Skala dan luasnya inovasi teknologi merevolusi cara UMKM dalam berbisnis, sehingga berdampak padap perubahan besar pada usahanya,” ungkap Dwi Wahyu.

Menurut dia, beberapa peluang pemanfaatan Big Data di sektor UMKM, antara lain sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pengelolaan UMKM, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data.  Contohnya dengan menganalisa informasi pelaku UKM, pelaku konsumen dan pasar, sehingga pemerintah dapat menetapkan jenis hibah atau bantuan yang efektif dan tepat sasaran. Selainitu, konsep Big Data juga mampu  melakukan tracking terhadap perkembangan UMKM dari masa ke masa, sehingga proses supervisi yang dilakukan pemerintah lewat kedinasan terkait bisa optimal.

Menurut Dwi Wahyu saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan DIY. Berdasarkan data BPS pada 2017, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 64,41%, penyerapan tenaga kerja sebesar 97,02%, dan ekspor Indonesia sebesar 17,92%. Sedangkan jumlah UMKM di DIY berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY 2020 adalah sebanyak 287.682 UMKM, yang terdiri dari 188.033 skala usaha mikro, 58.980  skala usaha kecil, 30.664 skala usaha menengah, dan 10.005 skala usaha besar.

Dwi Wahyu menyebut UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah.

“Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha,” kata dia. (ADV)