Rp2 Triliun Disiapkan untuk Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo Tahun Ini

Harianjogja.com, SLEMAN—Kelanjutan pengadaan lahan Tol Jogja-Solo kian mulus. Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo menyiapkan tim penaksir (appraisal) pada Maret ini.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo Wijayanto mengatakan tim appraisal akan turun ke tiga dusun di Purwomartani, Kalasan setelah pengukuran dan identifikasi lahan dan bangunan selesai dilakukan tim BPN. "Ketiga dusun yang akan diproses masing-masing Dusun Kadirojo 1, Temanggal 1 dan Cupuwatu 2. Saat ini kami siapkan tim appraisal-nya," kata Totok sapaan akrab Wijayanto, Jumat (5/3/2021).

BACA JUGA: KLB Partai Demokrat: Moeldoko Terpilih Ketua setelah Marzuki Alie Mengundurkan Diri

Selain itu, Satker juga mulai menyiapkan tahapan lanjutan untuk proses pengadaan lahan tol di Bokoharjo Prambanan dan Tamanmartani serta Tirtomartani, Kalasan. Proses di tiga kalurahan tersebut dilakukan untuk inventarisasi lahan dan bangunan. "Itu dilakukan nanti oleh BPN. Setelah BPN menginventarisasi lahan dan bangunan, kemudian diumumkan dan ada masa sanggah selama 14 hari," katanya.

Kelanjutan pembayaran lahan terdampak lainnya akan dilakukan pekan kedua Maret ini bagi warga Kadirojo 2, untuk 11 bidang. Ini merupakan tahap keempat pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Totok berharap penyaluran dana ganti kerugian kepada warga terdampak dapat membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

"Untuk dua dusun ini, anggaran pengadaan tanahnya Rp375 miliar dari 294 bidang. Ini belum satu Kalurahan Purwomartani yang angkanya hampir Rp1 triliun. Tentunya ini dapat meningkatkan dan menggerakkan perekonomian warga di tengah pandemi," katanya.

Tidak hanya menyelesaikan pembayaran di dua padukuhan tersebut, Satker juga menyiapkan pembangunan fisik mulai Maret ini di Karangasem, exit Kartosuro. Totok mengaku tidak banyak kendala yang dihadapi Satker terkait pembebasan lahan tol. Bahkan, katanya, 99% warga Purwomartani antusias dan tidak menolak rencana pembanguban jalan tol. Apalagi, dana ganti kerugiannya yang diberikan cukup tinggi.

BACA JUGA: Penularan Covid-19 Rendah, Sleman Kembali Bebas Zona Merah

Tahun ini pusat menyiapkan anggaran setidaknya Rp2 triliun untuk proses pembebasan lahan. Jumlah tersebut bisa bertambah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. "Kebutuhan total anggaran pembebasan lahan Rp5,3 triliun untuk Jogja-Solo. Baik Seksi 1, 2 dan 3. Akan diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus," katanya.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional, kata Totok, tahapan demi tahapan pembangunan jalan tol akan terus dilakukan sesuai target. Meskipun situasi saat ini masih pandemi Covid-19, Satker tetap menjalankan target-target sesuai protokol kesehatan. "Tol Jogja Solo sampai Kulonprogo masuk PSN yang harapannya selesai dibangun pada 2023 mendatang," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Semarang-Jogja Heru Budi Prasetyo. Dia mengatakan Satker sudah menyelesaikan seluruh proses sosialisai pemasangan patok untuk ruas jalan Tol Jogja-Bawen yang berada di wilayah DIY.

"Saat ini kami masuk tahapan pengukuran lahan dan bangunan. Proses pengukuran dan identifikasi lahan bangunan dilakukan oleh tim BPN. Tahapan ini dimulai dari Tirtoadi, Mlati," katanya.

BACA JUGA: Kemenkes Sebut Corona B117 Lebih Menular Tapi Tak Ganas, Warga Diminta Tak Panik

Setelah masa sanggah selesai dilakukan di seluruh kalurahan terdampak, proses selanjutnya tim apraisal yang masuk. "Tim appraisal masuk setelah nanti hasil pengukuran dari BPN dan inventarisasi bangunan dan tanaman selesai dan diumumkan kepada masyarakat," katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Suhendro berharap agar masyarakat bersabar dengan setiap tahapan proses pengadaan lahan. BPN akan bekerja maksimal untuk melakukan proses verifikasi lahan dan bangunan sebelum diajukan ke LMAN untuk proses pembayaran. "Kami ingin segera menyelesaikan proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol ini," kata Suhendro.

Dia mengatakan, BPN akan bergerak jika anggaran pemerintah pusat juga siap. Misalnya untuk tim appraisal, penilaian akan dilakukan jika anggaran ganti rugi sudah siap. Hal ini dilakukan agar penilaian lahan dan bangunan oleh tim appraisal tidak merugikan warga terdampak.

"Kalau dibuat appraisal semua warga terdampak saat ini ya kasihan masyarakat. Kalau dinilai hari ini tapi anggaran dana ganti kerugian masih lama, baru turun tujuh bulan nanti misalnya, kan harganya juga sudah beda," katanya.

BACA JUGA: Pelaku Pembuangan Bayi di Indekos Prambanan Ternyata Ibunya Sendiri

Suhendro mengatakan pengukuran lahan dan bangunan serta inventarisasi tanaman untuk Tol Jogja-Bawen masih diproses oleh Satgas Fisik Lapangan. Yang sudah selesai dilakukan adalah pemasangan patok. "Setelah identifikasi dan pengukuran selesai, diumumkan kepada masyarakat. Ini dilakukan Satgas Yuridis, mereka mengumpulkan data-data untuk meneliti dokumen," katanya.

Setelah seluruh pendataan dilakukan oleh Satgas, tim appraisal masuk untuk menaksir nilai lahan. Setelah proses tersebut, hasil penilaian tim appraisal dilanjutkan dengan musyawarah warga. Musyawarah dengan warga ini untuk menentukan bentuk dan jenis ganti kerugian. Apakah berbentuk uang, saham atau lainnya.

"Kalau hasil verifikasi tim appraisal selesai, dilakukan musyawarah harga. Ini bukan musyawarah harga, sebab harga final di tim appraisal," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.