Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul, Ini 8 Sasaran Penindakan
Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul berlangsung 26 Oktober–8 November. Simak delapan sasaran penindakan dan pembagian sanksi pelanggaran.
Foto ilustrasi: Pembeli memilih bawang putih di salah satu kios sembako di Pasar Argosari, Wonosari, Rabu (10/4/2019)./Harian Jogja-Rahmat Jiwandono
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul berencana melakukan perbaikan di dua pasar tradisional. Meski pagu anggaran sudah tertuang dalam di APBD 2021, namun kepastian masih menunggu kebijakan refokusing anggaran dari pemkab.
Kepala Bidang Pasar, Disperindag Gunungkidul, Ari Setiyawan mengatakan revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu agenda yang dimiliki pemkab. Hal ini terbukti adanya kegiatan pembangunan, baik yang bersifat pemeliharaan atau pun pembangunan secara menyeluruh di setiap tahunnya.
Untuk tahun ini, sambung dia, Disperindag sudah merencanakan perbaikan di Pasar Klampok, Kapanewon Purwosari dan Pasar Grogol di Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo. Selain itu, kegiatan juga menyasar pembangunan area parkir di Pasar Munggi Barat di Kapanewon Semanu.
Baca juga: Jalan Gito-Gati Sleman Akan Dilebarkan & Dilengkapi Trotoar
“Pagunya sudah ada di APBD 2021. Misal untuk perbaikan di dua pasar, masing-masing dialokasikan Rp75 juta, sedang untuk pembuatan tempat parkir nominalnya Rp100 juta,” kata Ari, Senin (15/3/2021).
Meski pagu anggaran sudah tersedia, ia mengakui belum bisa memastikan apakah program bisa dilaksanakan atau tidak. Adanya kebijakan refokusing oleh pemkab, membuat pelaksanaan harus menunggu selesainya penyesuaian anggaran. “Kami masih tunggu hasil dari refokusing apakah program ikut dipangkas atau tidak,” ungkapnya.
Ari menuturkan pandemi corona berdampak terhadap program perbaikan pasar tradisional. Sebagai gambaran, tahun lalu ada 38 lokasi perbaikan, sedangkan di 2021 hanya ada tiga rencana kegiatan.
Baca juga: Jogja Sudah Kembali seperti Sebelum Pandemi, Pengunjung di Malioboro Membeludak
“Memang memberikan dampak karena dari puluhan program di tahun lalu, tinggal tiga kegiatan saja. Itu pun kepastian masih menunggu hasil dari refokusing,” katanya.
Disinggung mengenai program bantuan dari Pemerintah Pusat, Ari mengakui tahun ini Gunungkidul tidak mendapatkan bantuan untuk pembangunan pasar tradisional. “Memang ada tugas pembantuan dari kementerian, tapi kami [Gunungkidul] tidak mendapatkan karena di DIY yang memperoleh program hanya Bantul dan Sleman,” imbuh dia.
Kepala Disperindag Gunungkidul, Johan Eko Sudarto mengatakan, pemkab hingga sekarang mengelola 40 pasar yang tersebar di seluruh wilayah. Menurut dia, kondisi di pasar beragam ada yang baik, tapi ada juga yang butuh perbaikan. “Untuk prioritas perbaikan, kami fokus di pasar yang buka setiap hari,” katanya.
Johan mengakui program perbaikan terkendala dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemkab. Oleh karenanya, agar program dapat dimaksimalkan akan mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat atau upaya mengakses dana keistimewaan yang dimiliki Pemerintah DIY.
“Kami siapkan beberapa dokumen perencanaan sebagai dasar mengusulkan rehabilitasi pasar yang memerlukan pembiayaan dari Pemerintah Pusat atau lewat pembiayaan dana keistimewaan,” kata Johan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul berlangsung 26 Oktober–8 November. Simak delapan sasaran penindakan dan pembagian sanksi pelanggaran.
Gunungkidul menjadi percontohan nasional PPKH dengan penguatan layanan kesehatan jiwa, dukungan keluarga, pendidikan, dan olahraga.
Polresta Sleman mengungkap dugaan perakitan senjata api ilegal di Turi dan mengamankan dua tersangka serta sejumlah senjata dan amunisi.
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mundur dari Hylo Open 2026 setelah Daniel mengalami nyeri lutut kiri saat latihan.
KPK menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang.
Mahasiswa, pengemudi ojol, dan suporter berunjuk rasa di Jogja, menyoroti kebijakan pemerintah, kebebasan sipil, upah, dan kasus Mandala Krida.