Advertisement
Demokrat Kota Jogja Kunjungi Polresta, Ini Tujuannya
Kunjungan pengurus Partai Demokrat Kota Jogja ke Polresta Jogja. - ist.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pengurus Partai Demokrat Kota Jogja mengunjungi Polresta Jogja untuk merespons Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi beberapa waktu lalu. Kunjungan itu dilakukan untuk meminta perlindungan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya pihak lain yang menggunakan atribut atas nama Partai Demokrat di luar kepengurusan yang sah.
Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jogja Rini Hapsari menjelaskan kedatangannya di Polresta Jogja diterima oleh Kabag Ops Bayu Dewasto dan Kasat Intelkam Sancoko. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang dikomandoinya merupakan yang sah dan legal.
BACA JUGA : Kubu Moeldoko Pede Pemerintah Akui Kepengurusan Demokrat Versi KLB Deli Serdang
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Oleh karena itu ia meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinana adanya pihak lain yang mengatasnamakan Partai Demokrat membentuk kepengurusan baru baik di DPD maupun DPC.
“Guna mengantisipasi kemungkinan tersebut, kami meminta kepada Polresta untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami karena jika tindakan itu terjadi maka termasuk perbuatan melawan hukum," katanya dalam rilisnya, Kamis (25/3/2021).
Rini menegaskan partainya solid dan setia dengan hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta. Hal itu telah disahkan oleh Kemenkumham dengan No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020). Bukti Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Demokrat yang sah juga, telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (No. 15 Tanggal 19 Februari 2021).
BACA JUGA : Andi Arief Sebut Penyelenggara KLB Abal-Abal Partai Demokrat Kini Ketakutan Luar Biasa
“Kami berharap masyarakat dapat menginformasikan jika ada penggunaan simbol Demokrat yang berpotensi mengarah ke Tindakan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mantan Kontraktor yang Terkait Dugaan Suap Haryadi Dipolisikan, Ini Perkaranya...
Pemkot Buka Seleksi PPPK Tahun Ini, Segini Jumlah Formasinya
Penataan Pejabat Gunungkidul Tak Efektif, Dewan: Jangan cuma asal Bapak Senang
Dewan Akan Minta Keterangan Pemda DIY soal Nasib Tenaga Kerja Malioboro Mall & Hotel Ibis
Advertisement
Astra Motor Ajak Wartawan Nikmati Eksotisme Bukit Selopamioro dengan CB150X
Kurangi Kecanduan Gawai, Anak-Anak di Pantai Krakal Diajak Lomba Layangan
Anak Difabel Korban Pemerkosaan di Bantul Sudah Visum di RSUP Sardjito, Begini Kata Polisi
Dugaan Pemerkosaan Anak Difabel, Polisi Tunggu Hasil Visum
Duh, Pendaftar Panwascam di Gunungkidul Minim
Advertisement
PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip Untuk Gelaran Indonesia International Series 2022
Atap Rawan Ambruk karena Dimakan Rayap, Dua SMP di Jogja Direnovasi
Forkompinda Bantul Pantau Pilur Serentak Hari Ini
Anak Difabel di Bantul Diduga Diperkosa Tetangga
UU Perlindungan Data Pribadi Tak Beri Sanksi Berat kepada Pemerintah, Ini Respons Pakar
Advertisement
Profil Samekto Wibowo, Guru Besar UGM yang Meninggal Setelah Terseret Ombak di Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Ingatkan Penjabat Jangan Korupsi Anggaran untuk Program Kesejahteraan Petani
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
