Advertisement
Akademisi UGM Ingatkan Dampak Memperdengarkan Indonesia Raya terhadap Nasionalisme
Bendera Indonesia. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN- Menanggapi SE Gubernur tentang Indonesia Raya bergema, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Agus Wahyudi, menjelaskan SE itu tidak bermasalah sejauh tidak mengurangi dan membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara yang juga diatur dalam Undang-Undang.
“Kita tahu itu hanya merupakan imbauan dan sama sekali bukan pemaksaan. Hal yang patut dikritisi adalah kemungkinan dampaknya terhadap apa yang dianggap sebagai nasionalisme itu sendiri,” katanya.
Kekhawatiran jika lagu Indonesia raya diperdengarkan secara terus menerus, lanjutnya, apalagi jika dipaksakan oleh sebuah otoritas negara, cukup masuk akal justru akan mengalami distorsi makna sakralnya. “Pasti juga tidak akan membantu menumbuhkan atau memperkuat kesadaran makna dan praktek nasionalisme yang semakin sehat,” katanya.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Baca juga: Peringati 23 Tahun Reformasi, Masyarakat Sipil di Jogja Soroti Pemberangusan KPK
Menurutnya, fungsi dan kegunaan SE Guburnur hanya melayani aspek emosi dan affect dalam rangka pembinaan nasionalisme yang sehat itu. Jika warga negara menerima dan menganggap baik dengan menjalankannya secara sukarela, misalnya kebiasaan menyanyikan lagu kebangsaan, tanpa paksaan dan tekanan, itu akan lebih kuat dan positif dampaknya, daripada jika dipaksakan.
“Tetapi ini tidak cukup untuk pertumbuhan dan upaya menghadapi tantangan nasionalisme yang pasti lebih kompleks. Karena nasionalisme yang sehat tidak hanya dapat ditopang oleh yell yell, simbol-simbol dan merdunya lagu lagu yang diperdengarkan, tetapi oleh aksi dan tindakan dan pilihan moral dalam membuat keputusan hidup menata kehidupan bersama,” ujarnya.
Maka kesimpulannya kata dia, sementara dilihat dahulu prakteknya akan seperti apa, pengalaman ini nanti mungkin juga bisa merangsang riset empirik di masa depan dalam dunia ilmu pengetahuan tentang hubungan kebijakan semacam itu dan nasionalisme.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PILUR BANTUL: Dua Massa Pendukung Calon Lurah di Kalurahan Ini Nyaris Bentrok, Ini Penyebabnya
PILUR BANTUL: 10 Petahana Terpilih Lagi Jadi Lurah, Siapa saja?
GL Zoo Bisa Jadi Kebun Binatang Bertaraf Internasional, Asalkan...
BLT BBM Tahap I Kulonprogo Nyaris Kelar, Ini Bocoran Kapan Pencairan Tahap II
Advertisement
Mantan Kontraktor yang Terkait Dugaan Suap Haryadi Dipolisikan, Ini Perkaranya...
Pemkot Buka Seleksi PPPK Tahun Ini, Segini Jumlah Formasinya
Penataan Pejabat Gunungkidul Tak Efektif, Dewan: Jangan cuma asal Bapak Senang
Dewan Akan Minta Keterangan Pemda DIY soal Nasib Tenaga Kerja Malioboro Mall & Hotel Ibis
Astra Motor Ajak Wartawan Nikmati Eksotisme Bukit Selopamioro dengan CB150X
Advertisement
Kurangi Kecanduan Gawai, Anak-Anak di Pantai Krakal Diajak Lomba Layangan
Anak Difabel Korban Pemerkosaan di Bantul Sudah Visum di RSUP Sardjito, Begini Kata Polisi
Dugaan Pemerkosaan Anak Difabel, Polisi Tunggu Hasil Visum
Duh, Pendaftar Panwascam di Gunungkidul Minim
PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip Untuk Gelaran Indonesia International Series 2022
Advertisement
Atap Rawan Ambruk karena Dimakan Rayap, Dua SMP di Jogja Direnovasi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
