Krisis Air di Rongkop, Warga Kemesu Beli Air Rp120.000 per Tangki
Kemarau memicu krisis air di Padukuhan Kemesu, Rongkop. Warga membeli air Rp120.000 per tangki sambil menunggu pasokan PDAM membaik.
Ilustrasi. /JIBI-Sunaryo Haryo Bayu
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – BPBD Gunungkidul menargetkan penyaluran bantuan atau droping air bersih akan dimulai awal Juni. Untuk pelaksanaan, BPBD siap mengoperasikan enam armada tangki yang dimiliki.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, wilayah Gunungkidul sudah memasuki musim kemarau. Meski demikian, hingga Senin (24/5/2021) belum ada yang mengajukan permintaan air bersih. “Belum ada, tapi kami sudah merencanakan mulai awal Juni akan melakukan penyaluran air bersih ke masyarakat,” kata Edy, Senin.
Dia menjelaskan, untuk penyaluran sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta. Adapun penyaluran akan menggunakan enam armada tangki air yang dimiliki BPBD.
Disinggung mengenai wilayah yang jadi fokus penyaluran, Edy mengaku masih menunggu data potensi rawan kekeringan dari kapanewon. Rencananya pada Jumat (28/5/2021) digelar koordinasi dengan panewu di masing-masing kapanewon.
Diharapkan pada saat koordinasi, panewu sudah membawa data jumlah penduduk yang rawan kekeringan saat kemarau. “Datanya penting karena untuk pemetaan kekeringan di Gunungkidul. Oleh karenanya, data yang disajikan harus valid karena nantinya juga akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan droping di lapangan,” katanya.
Baca juga: Mulai Rabu Sore, Super Blood Moon Bisa Dilihat dengan Mata Telanjang di Seluruh DIY
Edy menuturkan, secara umum daerah rawan kekeringan di Gunungkidul belum berubah mulai dari Kapanewon Girisubo, Rongkop, Tepus, Paliyan Purwosari hingga Panggang. Meski demikian, jumlah ini masih bisa bertambah pada saat memasuki puncak musim kemarau.
“Tahun lalu yang tidak ada penyaluran air bersih hanya di Kapanewon Wonosari, Karangmojo dan Playen. Sedangkan, 15 kapanewon lainnya ada program bantuan air bersih,” ungkapnya.
Upaya droping tidak hanya dilaksanakan oleh BPBD karena ada kapanewon juga memiliki anggaran penyaluran secara mandiri. Menurut dia, koordinasi sangat dibutuhkan untuk memastikan penyaluran bisa efektif dan tepat sasaran.
“Saya berharap pendataan segera diselesaikan dan bisa diserahkan saat koordinasi sehingga penyaluran sudah bisa dimulai di awal Juni. Untuk pelaksanaan akan difokuskan ke wilayah yang belum ada jaringan perpipaan baik dari PDAM maupn Spamdes maupun Spamdus,” katanya.
Rawan Air Bersih
Panewu Anom Girisubo, Arif Yahya mengatakan, wilayahnya masuk daerah rawan air bersih saat kemarau. Meski demikian, ia belum bisa memastikan berapa jumlah penduduk yang akan terdampak kekeringan. Dia berdalih, pada saat sekarang masih dalam proses pendataan.
“Masih didata dan minggu sudah selesai sehingga bisa diketahui berapa jumlah warga yang kekurangan air bersih,” katanya.
Meski demikian, sambung Arif, melihat pelaksanaan droping di tahun-tahun sebelumnya, seluruh kalurahan di Girisubo merupakan wilayah yang terdampak kekeringan. “Untuk droping selain melaksanakan sendiri, kami juga meminta bantuan ke BPBD Gunungkidul,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemarau memicu krisis air di Padukuhan Kemesu, Rongkop. Warga membeli air Rp120.000 per tangki sambil menunggu pasokan PDAM membaik.
Sebanyak 73 sekolah di Sleman mengajukan edukasi mitigasi bencana kepada BPBD selama MPLS 2026. Materi disesuaikan dengan potensi bencana wilayah
Pemkab Bantul masih mematangkan persiapan pembangunan PSEL, mulai dari penyiapan lahan hingga penyusunan MoU dan PKS bersama Danantara.
KPK mengusulkan kampanye akbar ditinjau ulang dan mendorong kampanye digital untuk menekan biaya politik serta mencegah korupsi.
Dispetaru Bantul menyusun SPPR 2026-2030 untuk menyelaraskan program pembangunan lintas OPD dengan RTRW agar pembangunan lebih terarah.
Polisi memeriksa nakhoda dan sembilan ABK KM Nurul Salsa untuk mengungkap penyebab kapal tenggelam. Sebanyak 20 penumpang masih dicari.