PKS Temui Pengurus Muhammadiyah Kota Jogja, Ini yang Dibahas...

Harianjogja.com, JOGJA-- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Jogja melakukan safari politik ke Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), Selasa (25/5/2021) petang. Pertemuan itu membahas sejumlah isu penting yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan di Kota Jogja.

PKS merupakan partai kedua yang berkunjung ke Kantor PDM Kota Jogja, setelah sebelumnya pengurus PAN Kota Jogja juga sempat menemui para pengurus PDM pada Ramadan lalu. Ketua PDM Kota Jogja Akhid Widi Rahmanto menilai sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah sangat terbuka dengan partai mana pun yang ingin bersilaturahmi. Menemui parpol hakekatnya bukan soal dukung mendukung, namun agar bisa bersama-sama memecahkan persoalan di tengah masyarakat.

"Siapa pun yang ingin bersilaturahmi tentu akan kami temu dengan senang hati," katanya.

Ia berharap pertemuannya dengan PKS bisa memperkuat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Jogja. Selain itu hubungan ke depan diharapkan tidak hanya untuk kepentingan sesaat namun bisa lebih jauh untuk membantu masyarakat.

"Misalnya berkaitan dengan keistimewaan DIY, bagaimana kita bisa bersama-sama mengawal, bagaimana danais itu bisa produktif untuk kepentingan masyarakat. Maka kami berharap teman-teman PKS bisa ikut mengawal, karena menurut kami yang bisa diharapkan ya, teman-teman PKS, yang masih konsisten adalah PKS," katanya

Ketua DPD PKS Kota Jogja Nasrul Khoiri mengibaratkan kunjungan ke PDM Jogja seperti murid sowan ke gurunya. Ia ingin banyak mendengar nasehat dari para tokoh Muhammadiyah di Kota Jogja. "Selain itu momentumnya syawalan, memang ada beberapa tema yang dibahas dalam pertemuan karena Muhammadiyah adalah bagian penting dari elemen masyarakat yang harus kami dengarkan masukannya dan kami laksanakan," ujarnya.

Selain soal pendidikan dan keistimewaan DIY, lanjutnya, pertemuan itu juga sempat menyinggung soal Perda BPR Syariah Jogja yang masih terganjal pembahasannya di DPRD Kota Jogja. "Raperda BPR Syariah ini masih belum dibahas," ucapnya.

Terkait belum dibahasnya Raperda BPR Syariah tersebut, Akhid menilai wajar karena masih ada fraksi yang mungkin tidak seideologi terkait penerapan prinsip syariah. Ia menegaskan dukungannya terkait pembentukan BPR Syariah.

"Kalau itu memang bermanfaat untuk masyarakat kami [Muhammadiyah] mendukung pembentukan BPR Syariah ini, kami siap memberikan masukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News