Advertisement
PPKM Darurat, Sejumlah Kantor Pemerintahan di Bantul Full WFH
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyerahkan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya, terkait dengan keharusan menerapkan Work From Home (WFH) selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski demikian, sanksi ringan hingga berat tetap akan diberikan oleh Pemkab Bantul kepada ASN yang melanggar ketentuan WFH, sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Advertisement
Berdasar Instruksi Bupati Bantul No.17/Instr/2021, sistem kerja WFH 100 persen diterapkan untuk sektor nonesensial, di antaranya Sekretariat Daerah kecuali bagian umum, bagian humas, dan protokol, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKPP, Badan Kesbangpol, Disdikpora, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, DPPKBMD, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Disnakertrans.
Baca juga: Meledak Lagi, Kasus Covid-19 DIY Bertambah 1.615 Kasus Dalam Sehari, 38 Orang Meninggal
Sedangkan untuk penerapan WFH 50 persen di Bantul di lingkungan Pemkab Bantul diberlakukan untuk BKAD. Diskominfo, Disdukcapil, DPUPKP, DP2KP, DPMPT, Disdag, Dinsos P3A, Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Kapanewon dan Kalurahan.
Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan para ASN tersebut jalan-jalan dan meninggalkan pekerjaan mereka saat diberlakukan WFH, maka pihaknya telah meminta kepada masing-masing kepala OPD untuk memberikan pekerjaan yang cukup kepada para ASN.
“Dan pengawasan kami serahkan kepada masing-masing kepala OPD. Karena enggak mungkin kami serahkan pengawasan semua kepada inspektorat,” jelas Helmi, pekan lalu.
Selain itu, adanya WFH, bukan berarti target kinerja dari masing-masing OPD tidak tercapai. Justru dengan adanya WFH, diharapkan target kinerja sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD bisa tercapai. “Jangan sampai tidak tercapai. Untuk sanksi kepada ASN yang nekat melanggar, kami akan mengacu kepada PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri,” jelas Helmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Boyolali Full Berawan Sepanjang Hari Ini, Cek Prakiraan Cuaca Sabtu 20 April
- Mendung dengan Suhu Panas, Simak Prakiraan Cuaca Klaten Sabtu 20 April
- Hanya Berawan tanpa Hujan di Wonogiri, Simak Prakiraan Cuaca Sabtu 20 April
- Gelapkan Uang & Terlibat Pencucian Uang, Dosen Nuklir UGM Diburu Polda Jatim
Berita Pilihan
Advertisement
Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Libur Lebaran Usai, Berikut Jadwal dan Tarif Terbaru Bus Damri dari Jogja ke Bandara YIA
- Top 7 News Harianjogja.com Jumat 19 April 2024, Timnas Indonesia Kalahkan Australia, Bus Terbakar di Gamping
- Cuaca DIY Hari Ini Jumat 19 April 2024: Jogja, Sleman dan Gunungkidul Hujan Lebat Disertai Petir
- Kapolresta Jogja Klaim Angka Kejahatan Jalanan Dapat Ditekan Selama Libur Lebaran 2024
- Termasuk Jogja, BMKG Ingatkan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Advertisement