Pemkot Jogja Setop Pemberian Vaksin Dosis Pertama

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat akan memfokuskan pemberian vaksin dosis kedua kepada para warga menyusul terbatasnya stok vaksin yang saat ini tersedia. Untuk sementara waktu atau hingga akhir pekan ini pemberian vaksin dosis pertama akan disetop terlebih dahulu sambil menunggu ketersediaan stok vaksin tiba dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinkes Kota Jogja, Lana Unwanah mengatakan, langkah ini diambil karena kondisi stok vaksin yang cukup mengkhawatirkan. Saat ini ketersediaan stok vaksin di gudang farmasi milik Dinkes hanya berjumlah 3.700 dosis. Jumlah itu disebutnya sebagai stok terendah yang dimiliki Pemkot Jogja sejak program vaksinasi berjalan.

"Stok vaksin di Kota Jogja sampai dengan pekan ini merupakan yang terendah sejak pelaksanaan vaksinasi dimulai pada 6-7 bulan lalu dan sejumlah faskes juga sudah menjerit dan mulai mempertanyakan kenapa hanya mendapatkan vaksin untuk dosis kedua saja. Karena sampai saat ini yang tersedia di gudang farmasi hanya 3.700 dosis vaksin Sinovac," kata Lana dalam diskusi kelompok terpumpun daring yang digelar Harian Jogja pada Kamis (5/8/2021).

Untuk itu, pihaknya akan fokus pada penyuntikan vaksin dosis kedua dulu sampai dengan pekan ini. Sebab telah ada sebanyak 50.000 sampai 60.000 ribuan warga yang sudah terjadwal untuk menjalani vaksin dosis kedua Sinovac pada bulan ini. Di sisi lain ada pula warga yang sudah terjadwal untuk mendapatkan vaksin dosis kedua AstraZeneca pada pertengahan bulan ini sampai akhir September mendatang dengan jumlah 55.000 orang.

"Paling tidak vaksin dosis pertama sampai akhir pekan ini disetop dulu sambil menunggu ada penyaluran dosis vaksin lagi. Infonya dalam pekan kedua Agustus akan ada penyaluran vaksin dan kami harapkan stok itu nanti bisa mengkover," ujar dia.

Baca juga: Covid-19 di DIY Bertambah 1.461 Kasus, Bantul Paling Banyak

Lana menjelaskan, hingga per 3 Agustus lalu cakupan vaksin di Kota Jogja telah mencapai 350.675 orang untuk dosis pertama dengan rincian sebanyak 220.192 atau 62,79 persen NIK luar dan 130.483 atau 37,21 persen NIK Kota Jogja. Sementara yang telah menjalani vaksin dosis kedua yakni sebanyak 131.401 orang dengan rincian sebanyak 77.368 atau 58,88 persen NIK luar dan 54.033 atau 41,12 persen NIK Kota Jogja.

Dia mengakui jumlah warga yang telah menjalani vaksin dosis pertama terpaut jauh dengan dosis kedua. Termasuk pula jumlah warga Kota Jogja yang sudah menjalani vaksin. Perbedaan ini disebabkan dari pertengahan Mei sampai akhir Juni lalu alokasi vaksin yang diterima adalah jenis AstraZeneca dan pada vaksin jenis ini jarak pemberian vaksin dosis pertama ke dosis selanjutnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan ketimpangan jumlah vaksin antar dosis berbeda cukup tinggi.

"Kalau untuk warga Kota Jogja dan luar Jogja memang perbedaannya juga signifikan, hal ini disebabkan karena fokus pada pelaksanaan vaksinasi awal adalah kepada lansia, nakes dan petugas pelayanan publik. Sementara banyak dari mereka bukan warga ber NIK kota," ungkap dia.

Namun demikian, pihaknya masih optimistis target tercapainya kekebalan kelompok di Kota Jogja pada 17 Agustus mendatang bisa diwujudkan. Pihaknya menargetkan sebanyak 70 persen warga setempat sudah divaksin pada HUT RI nanti. Upaya ini tentunya didukung pula dengan ketersediaan sejumlah fasilitas vaksinasi yakni 18 Puskesmas dan 2 klinik dengan rerata vaksin sebanyak 100 dosis per hari atau sebanyak 12.000 per pekan, kemudian 13 rumah sakit dengan rentang capaian vaksin antara 200-400 dosis per hari atau mampu menyuntikkan sekitar 15.000 dosis per pekan. Ditambah lagi dengan adanya sentra vaksinasi yang mampu memvaksin sebanyak 1.000 orang per hari.

"Sehingga jika ditotal per pekan bisa mevaksin sebanyak 33.000 orang atau 132.000 orang perbulan. Sementara penduduk Kota Jogja itu ada sebanyak 415.000 jiwa dan target adalah sebanyak 75 persen atau sebanyak 311.250 orang, jadi masih bisa tercapai selama persediaan vaksin itu terpenuhi," ujar dia.

Peran Penting Vaksinasi

Dokter Spesialis Konsultan Alergi dan Imunologi RSUP Dr Sardjito, dr Deshinta Putri Mulya mengungkapkan, jika merunut sejarah, vaksinasi telah berperan sangat penting dalam mengendalikan sejumlah bahaya pandemi yang mengancam manusia. Sebut saja polio, cacar, flu dan lain sebagainya dapat ditanggulangi lewat pemberian vaksin.

"Jadi vaksinasi ini dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi sebagai pelindung dari virus. Ada dua cara terbentuknya antibodi ini yakni dengan melalui vaksinasi dan juga cara natural atau terpapar virus itu," katanya.

Saat vaksinasi berlangsung, kandungan yang terdapat di dalam vaksin masuk ke jaringan tubuh atau yang disebut muskular lalu dibawa ke lymph nodes. Sel imun akan mulai terangsang dan proses antibodi akan terbentuk. "Dosis komplit atau sebanyak dua kali vaksin itu penting dilakukan agar memastikan pembentukan antibodi cukup lama dan dosis antibodi yang terbentuk dan bertahan cukup lama di dalam darah sehingga bisa membendung virus," kata dia.

Catatan Ombudsman

Perwakilan Ombudsman Provinsi DIY memberikan sejumlah catatan kritis dalam proses vaksinasi di wilayah itu. Hal ini dimaksudkan agar pemberian vaksin bagi masyarakat luas bisa lebih terukur, terorganisasi dengan optimal serta memenuhi ketentuan atau skala prioritas.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi DIY, Budhi Masthuri mengatakan, vaksinasi termasuk dalam salah satu bentuk pelayanan publik dalam hal barang dan jasa kesehatan sehingga pelaksanaannya mesti mengacu pada UU 25/2009 tentang pelayanan publik. "Oleh karena itu standar pelayanan, hak dan kewajiban atau pengguna layanan harus jelas," katanya.

Pihaknya saat ini juga tengah melakukan kajian soal vaksinasi dan mencoba untuk mengidentifikasi sejumlah hal yang bermasalah dalam pelayanan vaksinasi diantaranya yakni berupa pengelolaan sasaran vaksin yang masih rancu. "Misalkan segmentasi pejabat publik dan keluarganya itu kan bisa menjadi dua kali, makanya menjadi agak lama," ujarnya

Kemudian soal penegasan petugas pelayan publik. Dalam hal ini beberapa waktu lalu vaksinasi golongan seniman menjadi kontroversi karena dimasukkan dalam segmentasi petugas pelayan publik. "Karena memang tidak ada definisi yang kuat soal petugas pelayan publik itu apa," jelasnya.

Ditambah lagi soal limbah medis vaksin. Perlu dilakukan pengawasan secara serius soal limbah vaksin guna mencegah adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan. Sebab, menurut Budhi hal itu bisa berpotensi digunakan untuk peredaran vaksin palsu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Termasuk pula soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dianggap Budhi perlu diawasi secara serius. Beberapa kasus KIPI di berbagai daerah diketahui telah mencuat dan menurut Budhi instansi yang ditunjuk untuk mengawasi belum mengeluarkan rekomendasi yang mendetail kasus itu.

"Kemudian soal sertifikat vaksin yang dikaitkan dengan hak atas pelayanan publik. Memang ada alasan pemerintah dalam pemberlakuan kebijakan itu, tapi menurut kami itu malah bertentangan dengan UU 25/2009 tentang pelayanan publik," pungkas Budhi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News