Fokus Penanganan Covid-19 di Jogja Pindah ke Permukiman Penduduk

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Kota Jogja menyatakan akan fokus pada upaya penyekatan dan juga pembatasan kegiatan masyarakat terutama di perkampungan penduduk demi menekan kasus Covid-19 di wilayahnya. Jumlah kasus yang fluktuatif diakui masih menjadi pertimbangan dalam menerapkan pembatasan itu.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengatakan, di masa perpanjangan PPKM ini pihaknya telah memproyeksikan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi selama satu bulan lamanya. Sebab perpanjangan PPKM dengan masa satu pekan cukup menyulitkan berbagai pihak.

Untuk itu, pemberlakuan pembatasan masyarakat masih akan dilakukan serta diawasi. Menurutnya, sebaran kasus yang masih fluktuatif disebabkan oleh pembatasan belum berjalan cukup optimal di lapangan. Sehingga perlu dibarengi pula dengan percepatan vaksinasi massal untuk menanggulangi Covid-19.

BACA JUGA: Pembatasan Rumah Ibadah di Gunungkidul Dilonggarkan

"Pemberlakuan pembatasan itu ke depan akan jadi fokus utama. Terutama pembatasan interaksi antar masyarakat karena proses penularannya kan sangat cepat sekarang ini. Pembatasan dan vaksin akan jadi dua hal yang dilakukan berbarengan," kata Haryadi, Kamis (12/8/2021).

Haryadi menerangkan, penguatan dan percepatan vaksin sangat penting dalam upaya pengendalian pandemi. Selain itu, pembatasan interaksi serta mobilitas di kawasan padat penduduk atau perkampungan akan diperkuat. "Apalagi orang luar penduduk Kota Jogja ya, ini sangat berpotensi menularkan. Kalau interaksi internal sesama penduduk saya pikir sudah protokol kesehatan," ungkapnya.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menggeser fokus penyekatan di wilayah permukiman penduduk. Untuk itu, Satgas Covid-19 mikro diminta agar lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan terutama pada mobilitas penduduk.

"Kita memang menambah dan menggeser wilayah pertempuran dalam penanganan Covid-19 dan untuk menekan sebaran kasus. Di samping menekan mobilitas di tempat umum melalui penutupan akses jalan raya, maka juga menekan mobilitas warga di permukiman yang potensi terjadi sebaran, karena munculnya kasus baru," jelas dia.

Tim Satgas Covid-19 mikro nantinya akan didukung oleh gerakan “Sapa Aruh” melalui PKK wilayah setempat baik itu dari kelurahan sampai PKK RT/RW. "Dan di sanalah tim “Sapa Aruh” dari PKK, surveilans dan Puskesmas pro aktif selalu monitoring perkembangan kasus," ujarnya.

Pihaknya berharap dengan menggeser fokus penanganan ke pemukiman penduduk serta melakukan pembatasan mobilitas di perkampungan maka penurunan kasus baru bisa dilakukan kebih cepat. Dengan mengubah strategi tersebut maka pengendalian wilayah di sisi hulu yaitu pusat aktivitas yang berpotensi terjadi penyebaran Covid-19, maka wilayah hilir berupa rumah sakit, selter, dan lain sebagainya tidak akan kewalahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News